admin
Jakarta – Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mengemuka ke publik. Meski sudah beberapa kali dibantah dan diklarifikasi oleh pihak berwenang serta lembaga pendidikan terkait, isu ini terus dimunculkan oleh sejumlah pihak. Kali ini, sejumlah politikus dari PDI Perjuangan angkat bicara, menyebut tudingan tersebut sebagai bentuk fitnah politik menjelang tahun-tahun terakhir pemerintahan Jokowi.
Fitnah Politik yang Terus Dihembuskan
Politikus senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyebut tudingan ijazah palsu terhadap Presiden Jokowi sebagai “fitnah basi yang terus didaur ulang”. Menurutnya, tidak ada hal baru dari narasi yang diangkat, dan semuanya telah dibantah secara sah oleh pihak-pihak yang berwenang sejak lama.
“Isu ini sudah berkali-kali diklarifikasi. UGM (Universitas Gadjah Mada), SMA Presiden, hingga Kemendikbud sudah menyatakan dokumen Presiden sah. Jadi kalau sekarang diangkat lagi, jelas ini bukan soal kebenaran, tapi serangan politik,” ujar Andreas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (28/6/2025).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menilai isu ijazah adalah strategi untuk mendelegitimasi kepemimpinan Jokowi dan PDI Perjuangan. “Ini bukan sekadar menyerang personal Presiden, tapi juga ingin merusak kredibilitas partai pengusungnya. Tapi rakyat sudah cerdas,” ujar Eriko.
Klarifikasi Berulang dari UGM dan SMA
Polemik soal keaslian ijazah Jokowi sebenarnya telah dimulai sejak masa kampanye Pilpres 2014, lalu mencuat kembali pada Pilpres 2019, dan kini kembali diembuskan di tahun 2025. Universitas Gadjah Mada (UGM), almamater Presiden Jokowi, telah secara resmi menyatakan bahwa Jokowi adalah lulusan sah Fakultas Kehutanan, angkatan 1980.
Bahkan, pada tahun 2022, Rektor UGM saat itu, Prof. Ova Emilia, menggelar konferensi pers dan menunjukkan dokumen-dokumen resmi kampus yang mencatat data akademik Jokowi.
Begitu pula SMA Negeri 6 Surakarta, sekolah asal Jokowi, turut memberikan penjelasan bahwa ijazah yang dimiliki oleh Presiden adalah asli dan sesuai dengan data arsip sekolah.
Lihat Juga: Politikus PDIP Angkat Suara Soal Polemik Ijazah Jokowi
PDIP Minta Aparat Bertindak
Sejumlah politikus PDIP mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas terhadap penyebar hoaks. Politikus muda PDIP, Gilbert Simanjuntak, meminta Polri dan Kominfo untuk mengusut dalang penyebaran isu ini.
“Ini bukan sekadar ujaran kebencian, tapi bisa mengarah pada destabilisasi. Ada aktor-aktor yang secara sistematis ingin membangun ketidakpercayaan publik pada negara,” kata Gilbert.
Ia juga menyebut pentingnya literasi digital masyarakat agar tidak mudah termakan isu yang tidak berdasar dan tidak disertai bukti valid.
Pengamat: Efek Politik Terbatas
Pengamat politik dari LIPI, Wasisto Raharjo Jati, menilai isu ini memang sengaja dimainkan oleh lawan politik, namun efeknya terbatas. “Isu ini hanya efektif di kalangan terbatas yang memang sejak awal tidak mendukung Presiden Jokowi. Secara elektoral, tidak akan berdampak signifikan karena masyarakat sudah terbiasa dengan narasi semacam ini,” jelas Wasisto.
Namun ia menekankan pentingnya klarifikasi dan respons cepat dari pemerintah agar isu ini tidak bergulir liar di media sosial.
Penutup
Polemik soal ijazah Presiden Jokowi tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat, terlebih menjelang Pemilu 2029 di mana suhu politik mulai menghangat. Meski sudah berkali-kali dibantah, isu ini terus dimunculkan sebagai senjata politik.
Bagi PDI Perjuangan, ini adalah bentuk serangan terhadap reputasi partai dan simbol kepemimpinan nasional. Namun, mereka tetap optimistis bahwa rakyat bisa menilai mana yang fitnah dan mana yang fakta.
