admin
Medan, 28 Juni 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini di Provinsi Sumatera Utara. Dalam operasi senyap yang digelar pada Jumat malam (27/6), tim penindakan KPK berhasil mengamankan sedikitnya enam orang yang diduga terlibat dalam praktik suap proyek infrastruktur di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurut juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, operasi dilakukan di beberapa titik di wilayah Medan dan sekitarnya. Enam orang yang diamankan terdiri dari pejabat pemerintah daerah, rekanan kontraktor, dan pihak swasta lainnya. Salah satu dari mereka disebut-sebut adalah kepala dinas penting yang membidangi infrastruktur.
“Benar, tim KPK melakukan tangkap tangan di wilayah Sumatera Utara. Ada enam orang yang kami amankan sejauh ini dan telah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Ali dalam konferensi pers singkat di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (28/6) pagi.
Modus Dugaan Suap
Meski KPK belum mengungkap identitas para pihak yang terlibat, sumber internal menyebutkan bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap proyek pembangunan jalan dan jembatan di salah satu kabupaten di Sumut. Diduga, terjadi transaksi fee proyek antara kontraktor dengan pejabat dinas setempat.
Barang bukti yang disita dalam OTT antara lain uang tunai ratusan juta rupiah dalam pecahan rupiah dan dolar AS, serta dokumen proyek yang sedang berjalan.
“Uang tersebut diduga bagian dari komitmen fee proyek yang sudah disepakati sebelumnya antara pemberi dan penerima suap,” lanjut Ali.
Dibawa ke Gedung KPK
Keenam orang yang terjaring OTT telah diterbangkan ke Jakarta Sabtu dini hari untuk menjalani pemeriksaan intensif selama 1×24 jam. KPK memiliki waktu maksimal tersebut untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Ali Fikri menyampaikan bahwa status hukum mereka akan diumumkan dalam konferensi pers lanjutan, jika sudah cukup bukti untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka.
Lihat Juga: KPK Gelar OTT di Sumut, 6 Orang Diamankan Terduga Suap
Reaksi Pemprov Sumut
Gubernur Sumatera Utara yang dihubungi awak media belum memberikan keterangan resmi. Namun, salah satu pejabat humas Pemerintah Provinsi Sumut menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
“Kami menunggu informasi resmi dari KPK dan siap bekerja sama dalam hal apapun yang dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan,” ujar pejabat humas tersebut yang enggan disebutkan namanya.
OTT ke-5 Sepanjang 2025
OTT di Sumut ini menjadi operasi tangkap tangan kelima yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, lembaga antirasuah ini telah melakukan OTT di Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan dua di wilayah Jabodetabek.
Pengamat hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Bambang Sahala, menilai OTT ini menunjukkan bahwa praktik suap dalam proyek infrastruktur masih menjadi pola korupsi yang berulang.
“Ada pola yang terus terulang: fee proyek, pengaturan pemenang tender, dan pemanfaatan jabatan untuk keuntungan pribadi. Ini adalah cermin dari lemahnya pengawasan internal di daerah,” ujarnya.
Penutup
KPK menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberantas korupsi tanpa pandang bulu dan menyerukan kepada para kepala daerah untuk tidak bermain-main dengan proyek publik yang menyangkut hajat hidup rakyat.
“Kami mengingatkan kembali seluruh kepala daerah dan pejabatnya untuk menjauhi praktik-praktik korupsi, terutama terkait pengadaan barang dan jasa. KPK akan bertindak tegas,” pungkas Ali Fikri.
Masyarakat kini menanti langkah lanjutan dari KPK serta sejauh mana pengusutan kasus ini akan berdampak pada pemerintahan daerah Sumut. KPK dijadwalkan akan memberikan keterangan pers resmi pada Sabtu malam untuk mengumumkan status hukum keenam orang tersebut.
