Harga BBM Terbaru di Seluruh SPBU RI, Berlaku 26 Juni 2025

Jakarta, 26 Juni 2025 — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mulai Rabu, 26 Juni 2025. Kenaikan dan penyesuaian ini berlaku secara nasional untuk seluruh wilayah Indonesia, mengikuti fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Penyesuaian harga BBM ini menjadi perhatian masyarakat, terutama menjelang libur panjang sekolah dan Idul Adha 1446 H yang jatuh pada pertengahan Juli mendatang.

Lihat Juga: Harga BBM Terbaru di Seluruh SPBU RI, Berlaku 26 Juni 2025

Harga BBM Terbaru per 26 Juni 2025

Berdasarkan pantauan dan data resmi dari PT Pertamina (Persero) dan operator swasta seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR, berikut adalah daftar harga BBM terbaru yang berlaku secara nasional mulai 26 Juni 2025:

Pertamina

Jenis BBMHarga per Liter (Rp)Perubahan
Pertalite (RON 90)10.800Naik Rp 600
Pertamax (RON 92)13.250Tetap
Pertamax Turbo (RON 98)15.800Turun Rp 200
Dexlite (CN 51)14.900Naik Rp 300
Pertamina Dex (CN 53)16.100Tetap

Shell Indonesia

Jenis BBMHarga per Liter (Rp)
Shell Super (RON 92)13.450
Shell V-Power (RON 95)14.750
Shell V-Power Diesel15.900

Penyebab Penyesuaian Harga

Pihak Pertamina menjelaskan bahwa kenaikan harga Pertalite disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor eksternal, yaitu:

  1. Harga Minyak Dunia Naik
    Harga minyak mentah jenis Brent dan WTI selama dua pekan terakhir mengalami lonjakan mencapai rata-rata USD 86 per barel, didorong ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta pemangkasan produksi oleh negara-negara OPEC+.
  2. Pelemahan Nilai Tukar Rupiah
    Rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS hingga menembus Rp 16.100 per USD. Ini berpengaruh langsung terhadap biaya impor BBM dan crude oil.
  3. Kebijakan Subsidi dan Kuota Energi
    Pemerintah berupaya menyeimbangkan alokasi subsidi energi agar tetap tepat sasaran. Subsidi untuk Pertalite tetap ada, namun dengan pengurangan sedikit akibat tekanan anggaran.

Menurut Juru Bicara Kementerian ESDM, Arifin Ma’ruf, “Harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan dengan harga indeks pasar. Ini dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal negara serta memastikan keadilan dalam distribusi energi.”

Dampak ke Masyarakat

Kenaikan harga Pertalite diprediksi akan memicu penyesuaian tarif transportasi, terutama angkutan kota dan ojek online. Sejumlah pengemudi ojol di Jakarta mengaku mulai merasakan beban operasional yang meningkat.

“Kami berharap pemerintah dan aplikator juga menyesuaikan tarif. BBM naik, pendapatan tetap, kami yang rugi,” kata Andi, seorang pengemudi ojol yang ditemui di kawasan Kuningan.

Sementara itu, kalangan industri transportasi dan logistik menyatakan perlunya diskusi bersama agar penyesuaian harga BBM tidak membebani rantai distribusi.

Tanggapan Publik dan Analis

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Fahmi Raditya, menyebut bahwa langkah penyesuaian harga BBM ini sebenarnya wajar, namun pemerintah perlu lebih transparan dan aktif menjelaskan ke publik soal mekanisme harga.

“Selama ini masyarakat belum sepenuhnya paham bahwa BBM nonsubsidi seperti Pertamax mengikuti pasar. Namun kenaikan Pertalite yang disubsidi butuh pendekatan lebih hati-hati karena langsung menyentuh kelompok menengah ke bawah,” ujarnya.

Ia juga mendorong adanya percepatan transisi ke energi alternatif, termasuk kendaraan listrik, agar ketergantungan terhadap BBM impor bisa dikurangi.

Arahan Pemerintah dan Solusi Jangka Pendek

Presiden Joko Widodo, dalam rapat terbatas di Istana Bogor pekan lalu, telah meminta menteri terkait untuk menjaga kestabilan harga-harga pangan dan transportasi pasca penyesuaian BBM.

Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah skema bantuan sosial tambahan (Bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM jika harga energi terus mengalami lonjakan.

Penutup

Penyesuaian harga BBM mulai 26 Juni 2025 menjadi sinyal penting bahwa ketahanan energi nasional masih sangat dipengaruhi kondisi global. Pemerintah dituntut menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan kesejahteraan rakyat.

Masyarakat pun diimbau lebih bijak menggunakan bahan bakar dan mulai mempertimbangkan moda transportasi alternatif sebagai bagian dari adaptasi jangka panjang terhadap dinamika harga energi global.

Related Posts

80 Persen APBN Bersumber dari Pajak, Apa Dampaknya?

Jakarta – Sekitar 80 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia ternyata bersumber dari penerimaan pajak. Angka ini menegaskan betapa vitalnya peran pajak sebagai tulang punggung…

Ribuan Pekerja Belum Terima BSU Rp 600.000, Ini Cara Mengatasi

Jakarta, 13 Juli 2025 — Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 600.000 yang digulirkan pemerintah untuk membantu pekerja terdampak ekonomi belum sepenuhnya cair kepada semua penerima. Ribuan pekerja dari berbagai…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *