admin
Jakarta, 26 Juni 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita perhatian publik setelah memanggil dan memeriksa penceramah kondang, Ustadz Khalid Basalamah, terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan KPK terhadap praktik jual-beli kuota haji tambahan yang menyeret sejumlah pejabat, travel haji, dan tokoh masyarakat.
Pemanggilan yang Mengejutkan Publik
Pada Selasa pagi, 24 Juni 2025, Ustadz Khalid Basalamah terlihat hadir di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Dengan mengenakan gamis putih dan peci, ia tiba sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung masuk tanpa memberikan pernyataan kepada awak media.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam konferensi pers sore harinya menyatakan bahwa pemanggilan terhadap Ustadz Khalid dilakukan untuk menggali informasi seputar dugaan aliran dana dan keterlibatan pihak-pihak non-pemerintah dalam distribusi kuota haji non-reguler.
“Yang bersangkutan kami mintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Kami mendalami apakah ada keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam penyaluran kuota khusus yang diduga dijual di luar prosedur,” ujar Ali Fikri.
Dugaan Modus: Kuota Khusus untuk Tokoh Agama
KPK menduga adanya praktik penyalahgunaan kuota haji yang seharusnya diperuntukkan bagi petugas, pembimbing ibadah, dan tokoh masyarakat secara terbatas, namun malah dijual ke pihak swasta dengan harga tinggi. Kuota ini dikenal sebagai kuota khusus, yang jumlahnya tidak sedikit dan kerap menjadi rebutan.
Salah satu temuan awal KPK mengindikasikan adanya keterlibatan beberapa travel haji yang bekerja sama dengan pejabat Kementerian Agama dan tokoh masyarakat tertentu, termasuk para dai atau penceramah, dalam menyalahgunakan kuota tersebut.
Menurut informasi dari sumber internal di KPK, nama Ustadz Khalid Basalamah muncul dalam salah satu dokumen transaksi yang disita dari agen travel haji elite. Dokumen itu menyebutkan alokasi kuota khusus untuk rombongan tertentu yang diduga dikoordinir oleh tokoh agama ternama.
Lihat Juga: KPK Periksa Ustadz Khalid Basalamah Soal Korupsi Kuota Haji
Respons Pihak Ustadz Khalid
Tim hukum Ustadz Khalid Basalamah membantah keras adanya keterlibatan klien mereka dalam praktik korupsi kuota haji. Dalam keterangan tertulis yang dirilis setelah pemeriksaan, pihaknya menegaskan bahwa Ustadz Khalid hanya diundang sebagai pembimbing ibadah untuk sejumlah jamaah dan tidak pernah terlibat dalam proses administrasi kuota.
“Ustadz Khalid sama sekali tidak menerima keuntungan finansial dari perjalanan haji tersebut. Kehadirannya semata-mata untuk membimbing jamaah dalam menjalankan ibadah,” tulis kuasa hukum, Ahmad Musyafa, dalam rilis resmi.
Konteks Besar Dugaan Korupsi Haji
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini merupakan bagian dari penyelidikan besar-besaran KPK terhadap sektor pengelolaan ibadah haji, yang dinilai rawan manipulasi karena besarnya permintaan dan panjangnya antrean.
Dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024, ditemukan indikasi adanya penyimpangan dalam alokasi kuota haji tambahan. Bahkan, sejumlah pejabat Kementerian Agama saat itu disebut menerima gratifikasi dari travel haji yang mengincar akses ke kuota khusus.
KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini: seorang pejabat eselon I di Kementerian Agama dan pemilik biro travel haji ternama. Keduanya diduga mengatur distribusi kuota tambahan dengan imbalan dana hingga Rp 150 juta per orang.
Pengamat: Perlu Transparansi dan Reformasi Sistem
Pengamat haji dan umrah, Dr. Nurul Wahid dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyatakan bahwa pemanggilan terhadap tokoh agama seperti Ustadz Khalid harus disikapi hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan sosial. Namun, ia mendukung langkah KPK untuk mengusut siapa pun yang diduga mengetahui atau ikut memanfaatkan sistem yang korup.
“Kita tidak bisa mengabaikan peran tokoh agama dalam sistem distribusi kuota haji. Jika mereka ikut terlibat, sadar atau tidak, maka perlu dilakukan klarifikasi terbuka,” ujarnya.
Dr. Nurul juga menegaskan pentingnya reformasi total dalam pengelolaan kuota haji, termasuk transparansi digital dan pengawasan oleh lembaga independen.
Penutup: Akankah Kasus Ini Menyeret Nama Besar Lainnya?
Pemanggilan terhadap Ustadz Khalid Basalamah menandai babak baru dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji yang kini tak hanya menyasar birokrat, tetapi juga tokoh masyarakat. Meski baru berstatus saksi, keterlibatan nama-nama besar seperti beliau menunjukkan bahwa sistem distribusi haji di Indonesia tengah dalam sorotan tajam.
KPK menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan tanpa pandang bulu, dan masyarakat diimbau menunggu hasil akhir penyelidikan dengan kepala dingin. Publik pun kini menanti: apakah pemeriksaan ini akan membuka kotak pandora dugaan keterlibatan figur publik lainnya dalam korupsi berjubah ibadah?
