admin
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga efisiensi anggaran negara hingga tahun 2026. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, ia menyampaikan bahwa efisiensi bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan keharusan untuk menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian global dan kebutuhan pembangunan nasional.
Fokus pada Kualitas Belanja Negara
Sri Mulyani menyebut bahwa efisiensi anggaran tidak hanya menyangkut penghematan belanja, tetapi juga perbaikan kualitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kita ingin APBN menjadi instrumen yang semakin efektif dan produktif. Bukan hanya soal besarannya, tapi soal seberapa tepat sasaran dan berdampak belanja itu bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” ujar Sri Mulyani.
Ia menambahkan bahwa efisiensi akan difokuskan pada belanja yang bersifat konsumtif dan tidak mendukung prioritas nasional, seperti belanja perjalanan dinas, pengadaan barang yang tidak mendesak, serta proyek yang belum mendukung output pembangunan yang konkret.
Tantangan Global dan Kebijakan Fiskal Berkelanjutan
Pemerintah saat ini tengah menghadapi tekanan fiskal yang tidak ringan, baik dari sisi geopolitik internasional, dampak perubahan iklim, hingga kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan sosial pasca-pandemi. Oleh sebab itu, lanjut Sri Mulyani, efisiensi anggaran hingga 2026 menjadi langkah kunci untuk memastikan defisit anggaran tetap terkendali.
Dalam kerangka tersebut, pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 berada pada kisaran 2,45%-2,82% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan pada 2026 dapat semakin ditekan mendekati angka ideal di bawah 3%.
Digitalisasi dan Reformasi Birokrasi sebagai Pendukung Efisiensi
Untuk mendukung efisiensi anggaran, Kementerian Keuangan juga terus mendorong digitalisasi sistem keuangan negara. Platform seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), e-Katalog LKPP, hingga aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) telah menjadi bagian penting dalam pengawasan anggaran berbasis teknologi.
Selain itu, efisiensi juga menyasar pada reformasi birokrasi yang lebih ramping dan dinamis. Dalam hal ini, Sri Mulyani menggandeng Kementerian PAN-RB untuk menata ulang struktur kelembagaan dan memastikan setiap program kementerian/lembaga benar-benar mendukung sasaran strategis nasional.
Lihat Juga: Sri Mulyani Pastikan Efisiensi Anggaran Berlanjut Hingga 2026
Belanja Sosial dan Infrastruktur Tetap Jadi Prioritas
Meski fokus pada efisiensi, pemerintah tidak akan memangkas belanja yang menyasar masyarakat secara langsung. Sri Mulyani menjamin bahwa program bantuan sosial, subsidi energi yang tepat sasaran, serta proyek infrastruktur strategis tetap menjadi prioritas belanja negara.
“Efisiensi bukan berarti pemotongan secara membabi buta. Yang kita lakukan adalah optimalisasi, agar anggaran negara bisa mendukung masyarakat miskin, memperbaiki kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta membangun konektivitas,” jelasnya.
Respons DPR dan Pengamat
Dalam forum rapat tersebut, sejumlah anggota DPR mengapresiasi langkah efisiensi yang diambil pemerintah, namun juga mengingatkan agar tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat dan daerah.
Sementara itu, sejumlah pengamat ekonomi menilai bahwa langkah efisiensi hingga 2026 akan menjadi ujian konsistensi pemerintah, terutama dalam menjelang masa transisi kekuasaan. Menurut Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS, tantangan ke depan adalah menjaga integritas pengawasan dan memastikan anggaran tidak bocor akibat korupsi atau penyalahgunaan.
Menuju APBN yang Lebih Adaptif dan Tangguh
Dengan komitmen efisiensi anggaran hingga 2026, pemerintah Indonesia menunjukkan kehati-hatian fiskal yang penting dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional. Di tengah dinamika global yang terus berubah, efisiensi menjadi fondasi utama agar APBN tetap sehat, kredibel, dan berdaya dorong tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Seperti yang ditegaskan Sri Mulyani, “Setiap rupiah dari APBN adalah milik rakyat. Kita harus mengelolanya dengan tanggung jawab dan integritas, karena inilah fondasi kepercayaan publik kepada negara.”
