admin
SURABAYA – Pernyataan mengejutkan datang dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang secara terbuka menyebut keterlibatan mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam pengaturan dana hibah provinsi. Dalam sebuah wawancara dengan awak media, Kusnadi mengungkap bahwa pola penyaluran dana hibah di era kepemimpinan Khofifah bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan memiliki keterkaitan dengan manuver politik dan relasi kekuasaan yang terstruktur
Pernyataan ini segera memicu kegaduhan di ranah politik Jawa Timur, terutama di tengah suasana hangat menjelang Pilkada 2024. Nama Khofifah, yang digadang-gadang akan kembali maju dalam kontestasi pemilihan gubernur, kini kembali menjadi sorotan, bukan hanya karena popularitasnya, tetapi juga karena dugaan praktik politisasi dana hibah yang dinilai sarat kepentingan.
Dana Hibah: Sumber Polemik
Dana hibah provinsi merupakan bentuk bantuan keuangan dari pemerintah daerah yang diberikan kepada kelompok masyarakat, yayasan, maupun organisasi non-pemerintah. Dalam praktiknya, alokasi dana hibah sering kali menjadi titik rawan penyalahgunaan karena minimnya pengawasan serta potensi konflik kepentingan.
Kusnadi menyebut bahwa selama periode 2019–2023, terjadi lonjakan signifikan dalam besaran dan sebaran dana hibah di Jawa Timur. Ia menuding bahwa lonjakan ini tidak lepas dari campur tangan langsung dari pihak eksekutif, dalam hal ini Gubernur Khofifah, yang menurutnya memiliki wewenang besar dalam menentukan siapa yang menerima dan untuk tujuan apa dana tersebut digunakan.
“Semua bisa dicek. Pola penyaluran itu tidak lepas dari restu dan arahan pimpinan tertinggi di Pemprov. Apalagi menjelang tahun politik, ada banyak penerima hibah yang secara terang-terangan menjadi relawan politik,” ujar Kusnadi dalam konferensi persnya di Surabaya, Jumat (20/6).
Respons Khofifah dan Timnya
Hingga saat ini, Khofifah belum memberikan tanggapan langsung terhadap tudingan tersebut. Namun, tim kuasa hukumnya, melalui siaran pers, membantah keterlibatan langsung Khofifah dalam praktik yang disebut-sebut politis tersebut. Mereka menyatakan bahwa semua proses penyaluran hibah telah melalui mekanisme administratif yang sesuai dengan peraturan daerah dan keputusan DPRD.
“Kami menganggap ini adalah bentuk fitnah politik yang tidak berdasar. Semua alur hibah dilakukan secara transparan dan dapat diaudit oleh BPK maupun aparat penegak hukum,” ujar Andi Nurcholis, salah satu anggota tim hukum Khofifah.
Namun, pernyataan ini belum cukup meredam kecurigaan publik. Sejumlah LSM antikorupsi, seperti Malang Corruption Watch (MCW) dan Kompak Jatim, justru mendesak agar aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan Tinggi segera membuka penyelidikan terhadap pola distribusi dana hibah Pemprov Jatim selama masa kepemimpinan Khofifah.
Lihat Juga: Ketua DPRD Jatim Sebut Keterlibatan Khofifah dalam Dana Hibah
Sorotan Baru Menjelang Pilkada
Tudingan ini datang di saat nama Khofifah mulai menguat sebagai salah satu kandidat terkuat dalam Pilkada Jawa Timur mendatang. Dengan popularitas yang masih tinggi, terutama di kalangan Nahdliyin dan kelompok emak-emak, Khofifah sebelumnya disebut-sebut tak memiliki lawan seimbang.
Namun dengan munculnya pernyataan dari Kusnadi, yang notabene merupakan tokoh penting dari PDI Perjuangan, dinamika elektoral bisa berubah. Kusnadi, meskipun kini tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPRD, masih memiliki pengaruh kuat dalam internal partai dan struktur akar rumput.
Beberapa analis politik menilai bahwa pernyataan ini bukan sekadar pengungkapan fakta, tetapi juga bagian dari strategi elektoral untuk membangun opini publik jelang Pilkada.
“Ini jelas pernyataan yang punya dua sisi. Pertama, bisa menjadi sinyal bagi penegak hukum untuk menyelidiki lebih dalam. Kedua, bisa menjadi bagian dari pertarungan narasi dalam kontestasi politik lokal,” ujar Bambang Haryo, pengamat politik dari Universitas Airlangga.
Rekam Jejak dan Isu Etika
Sepanjang masa jabatannya, Khofifah memang dikenal sebagai figur yang piawai membangun jaringan kekuasaan lintas partai. Namun, beberapa kali ia juga disorot karena kebijakan yang dianggap elitis, termasuk soal pengelolaan anggaran hibah dan bansos yang kerap tidak tepat sasaran.
Beberapa desa dan yayasan yang menerima hibah dalam jumlah besar pada tahun 2022 dan 2023, disebut memiliki hubungan dekat dengan relawan politik maupun tokoh NU yang mendukung Khofifah. Jika benar terbukti ada penyalahgunaan, maka hal ini bisa menjadi bom waktu yang mencederai kredibilitas politiknya.
Desakan Audit dan Transparansi
Menanggapi polemik ini, publik kini menuntut audit terbuka atas semua dana hibah yang telah dikeluarkan oleh Pemprov Jatim selama empat tahun terakhir. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Inspektorat Jatim didesak turun tangan, tidak hanya untuk memeriksa keabsahan administratif, tetapi juga memeriksa kemungkinan praktik kolusi dan patronase politik.
“Kalau memang tidak bersalah, audit terbuka akan menguntungkan semua pihak. Tapi kalau memang ada indikasi pelanggaran, harus ada keberanian hukum untuk menindak siapa pun yang terlibat, termasuk pejabat tertinggi,” tegas Choirul Anam, aktivis antikorupsi dari Surabaya.
Penutup: Antara Kepentingan Publik dan Manuver Politik
Pernyataan dari mantan Ketua DPRD Jatim ini membuka babak baru dalam dinamika politik Jawa Timur. Terlepas dari benar tidaknya tuduhan tersebut, isu ini sudah menambah keruh peta kontestasi menjelang Pilkada. Publik kini dihadapkan pada dua pilihan besar: mempercayai narasi kebenaran yang belum dibuktikan, atau menuntut pembuktian hukum yang adil dan transparan.
Apa pun hasilnya, satu hal menjadi jelas: dana hibah bukan hanya soal angka dan laporan, tetapi juga tentang integritas, keadilan, dan komitmen pada kepentingan rakyat.
