admin
Blora – Ketika sejumlah Sekolah Dasar (SD) negeri di pelosok desa sepi murid bahkan terancam tutup karena minim peserta didik, justru muncul fenomena baru: pendirian “Sekolah Rakyat” oleh kelompok masyarakat, organisasi sosial, hingga tokoh-tokoh pendidikan alternatif. Muncul pertanyaan kritis di tengah masyarakat, apa motivasi di balik maraknya pendirian sekolah rakyat, sementara sekolah formal justru kekurangan murid?
Fenomena Sekolah Rakyat di Tengah Kemunduran Sekolah Formal
Di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Blora, tren sekolah rakyat mulai tumbuh. Bentuknya beragam, dari kelas belajar di rumah warga, di halaman masjid, hingga ruang komunitas terbuka yang difungsikan sebagai tempat belajar anak-anak. Sekolah-sekolah ini umumnya tidak bernaung di bawah Kementerian Pendidikan secara formal, melainkan dikelola oleh relawan, yayasan, atau komunitas sosial.
Di sisi lain, data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menunjukkan bahwa lebih dari 30 persen SD negeri mengalami kekurangan murid yang signifikan. Beberapa SD hanya memiliki 4–7 murid per kelas, bahkan ada yang jumlah siswanya tak sampai 20 orang untuk satu sekolah.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa membangun sekolah alternatif, jika sekolah negeri saja kekurangan murid?
Motivasi di Balik Sekolah Rakyat
Tim redaksi menginvestigasi lebih dalam dengan berbicara kepada beberapa penggagas sekolah rakyat. Salah satunya adalah Erna Wulandari, penggerak Sekolah Rakyat “Pohon Ilmu” di Kecamatan Japah. Ia mengatakan bahwa motivasi utamanya bukan untuk menyaingi sekolah negeri, melainkan untuk mengisi kekosongan nilai dan metode pendidikan yang dirasa makin menjauh dari kebutuhan lokal dan kehidupan nyata.
“Sekolah negeri sekarang terlalu mengejar target kurikulum, minim eksplorasi, dan anak-anak seperti mesin ujian. Sekolah rakyat kami bangun untuk membebaskan anak-anak belajar sesuai irama dan minat mereka,” ujar Erna.
Alasan lain yang diungkap adalah keresahan atas rendahnya mutu pendidikan, ketidakhadiran guru, dan pendekatan pembelajaran yang dinilai kaku serta tidak kontekstual. Di beberapa daerah, sekolah rakyat dibangun karena banyak SD negeri hanya beroperasi 1-2 jam setiap hari, sisanya murid dibiarkan belajar mandiri di rumah.
Lihat Juga: Sekolah SD Saja Sepi, Kok Bangun S R? Apa Motivasinya?
Antara Idealisme dan Kebutuhan Nyata
Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran bahwa fenomena sekolah rakyat ini bisa disusupi agenda tertentu—dari ideologi pendidikan alternatif hingga kepentingan kelompok keagamaan tertentu. Pemerhati pendidikan dari Lembaga Kajian Nusantara Maju, Ahmad Taufik, menyebutkan bahwa ada potensi politisasi di balik pendirian sekolah rakyat.
“Motivasinya bisa berlapis. Ada yang murni karena keprihatinan pendidikan, tapi tak sedikit yang berkedok pendidikan untuk menyebarkan ideologi tertentu,” kata Ahmad.
Namun, ia juga menambahkan bahwa justru ini menjadi alarm bagi pemerintah: jika sekolah formal berjalan dengan baik, maka ruang tumbuhnya sekolah alternatif akan mengecil dengan sendirinya.
Respons Pemerintah dan Tantangan Ke Depan
Dinas Pendidikan Kabupaten Blora mengakui adanya sekolah-sekolah alternatif yang bermunculan, namun tetap menegaskan pentingnya pendidikan yang terstandar.
“Kami tidak anti sekolah rakyat, tapi mereka harus tetap berada dalam koridor hukum dan menjamin mutu pembelajaran. Jangan sampai muncul pendidikan yang tidak jelas arah dan kualitasnya,” kata Kepala Dinas Pendidikan Blora, Sri Wahyuni.
Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan strategi revitalisasi SD negeri, salah satunya dengan penggabungan (merger) sekolah-sekolah yang kekurangan murid, serta memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan guru.
Apakah Sekolah Rakyat Solusi atau Ancaman?
Pertanyaan besar pun mengemuka: apakah sekolah rakyat akan menjadi solusi inovatif untuk pendidikan masa depan, atau justru menjadi ancaman bagi keberlangsungan pendidikan formal yang terstruktur?
Jawabannya masih terus bergantung pada bagaimana sekolah-sekolah ini dikelola, sejauh mana transparansi dan akuntabilitasnya, serta apakah benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat — atau hanya sekadar simbol perlawanan terhadap sistem.
Yang jelas, fenomena ini menyuarakan keresahan yang nyata: bahwa sekolah formal kini menghadapi krisis bukan hanya murid, tapi juga kepercayaan. Dan di tengah kevakuman itu, masyarakat mulai mencari jalannya sendiri.
