admin
Blora – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang biasanya penuh semangat dan keceriaan, tahun ini justru menyisakan keprihatinan di sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Setidaknya 10 sekolah dasar (SD) negeri tercatat hanya menerima peserta didik baru di bawah lima orang, bahkan ada yang hanya satu murid saja. Kondisi ini mempertegas krisis jumlah peserta didik yang melanda daerah-daerah pinggiran dan pedesaan Blora.
Sekolah Sunyi Tanpa Sorak Siswa Baru
MPLS merupakan momen penting bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, teman-teman, dan membentuk ikatan awal dengan dunia pendidikan formal. Namun, suasana berbeda tampak di beberapa SD seperti SDN 2 Ngliron (Randublatung), SDN 3 Bangowan (Jiken), SDN 1 Tempellemahbang (Jepon), SDN 2 Sumberpitu (Cepu), hingga SDN 3 Doplang (Jati). Sekolah-sekolah ini hanya memiliki satu hingga tiga siswa baru di tahun ajaran 2025/2026.
Salah satu guru SDN 3 Doplang, Siti Rohani, mengungkapkan keprihatinannya. “Kami tetap melaksanakan MPLS selama tiga hari sesuai instruksi Dinas Pendidikan, tapi rasanya seperti belajar privat. Satu anak kami ajak keliling sekolah, perkenalan dengan guru, sambil kami buatkan suasana tetap meriah,” ujarnya, Senin (14/7).
Faktor Penyebab: Urbanisasi, Sekolah Swasta, dan Persepsi Mutu
Fenomena menyusutnya jumlah peserta didik baru ini tidak datang tiba-tiba. Urbanisasi menjadi faktor utama. Banyak keluarga muda memilih pindah ke kota atau ke luar daerah demi pekerjaan yang lebih menjanjikan. Sementara itu, sekolah-sekolah swasta dan madrasah yang menawarkan program unggulan dan fasilitas lebih baik juga menarik perhatian masyarakat.
Kepala SDN 1 Tempellemahbang, Sunarto, menilai tren ini sebagai tantangan serius. “Banyak orang tua lebih memilih madrasah yang dianggap lebih religius. Ada juga yang memilih ke SD kota karena dianggap lebih baik, walaupun jaraknya lebih jauh,” ungkapnya.
Tak hanya itu, program zonasi dan penyesuaian kuota juga berdampak. Beberapa sekolah unggulan menyerap banyak siswa, sementara sekolah pelosok tertinggal meskipun infrastruktur mulai membaik.
Lihat Juga: Sepi Peminat, MPLS di 10 Sekolah Dasar di Blora Jateng Sunyi
Pemerintah Daerah Belum Punya Solusi Konkret
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, drs. Sugiyanto, membenarkan adanya sekolah-sekolah yang minim peserta. “Kami sudah memantau kondisi ini sejak dua tahun terakhir. Solusi jangka panjangnya adalah penggabungan (regrouping) sekolah, tapi pelaksanaannya tidak mudah karena menyangkut banyak faktor, termasuk ketersediaan transportasi dan penerimaan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, opsi pemanfaatan guru-guru di sekolah yang sepi untuk mendukung program literasi atau pengajaran lintas sekolah juga mulai dibicarakan. Namun, kebijakan konkret belum kunjung diambil.
Suara Orang Tua dan Harapan Masyarakat
Beberapa orang tua menyampaikan rasa kecewa sekaligus empati. “Saya kasihan anak saya kalau hanya punya satu teman di kelas. Tapi saya juga sedih melihat sekolah desa jadi seperti mati suri,” ujar Retno, orang tua siswa di SDN 2 Sumberpitu.
Masyarakat berharap pemerintah tidak membiarkan sekolah desa mati pelan-pelan. “Sekolah negeri itu benteng terakhir pendidikan. Kalau sudah tutup, anak-anak akan makin sulit akses pendidikan,” ucap tokoh masyarakat di Randublatung, H. Slamet Kurniawan.
Potret Ironis Pendidikan Dasar di Akar Rumput
Fenomena ini menjadi alarm keras bagi masa depan pendidikan dasar di daerah. Di saat pemerintah pusat gencar mendorong pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM, kenyataannya di akar rumput, sekolah-sekolah negeri justru kehilangan murid.
MPLS tahun ini di 10 sekolah dasar di Kabupaten Blora menjadi potret ironis: ruang kelas bersih, guru siap, fasilitas tersedia, namun nyaris tanpa anak-anak untuk diajar. Tanpa intervensi serius, sekolah-sekolah tersebut berisiko tutup dalam waktu dekat.
