admin
Blora – Penyelewengan dana desa kembali mencuat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus korupsi yang melibatkan aparat desa telah terbongkar, dan fakta yang terungkap sangat memprihatinkan. Setidaknya terdapat 10 desa yang terseret dalam kasus dugaan atau terbukti korupsi, dengan total kerugian negara mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Berikut ini adalah daftar 10 desa terkorup di Kabupaten Blora berdasarkan data dari laporan media lokal, hasil audit Inspektorat, serta informasi dari Kejaksaan Negeri Blora dan pengadilan:
1. Desa Bangowan, Kecamatan Jiken
Pada tahun 2021, Kepala Desa Bangowan ditetapkan sebagai tersangka karena menilep dana desa sebesar Rp 450 juta. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan talud justru dipakai untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian kendaraan.
2. Desa Gempolrejo, Kecamatan Tunjungan
Kasus korupsi terjadi pada tahun 2019, di mana perangkat desa melakukan pemalsuan laporan kegiatan fiktif. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 300 juta. Beberapa proyek pengadaan pupuk dan ternak ternyata tidak pernah dilaksanakan.
3. Desa Sumber, Kecamatan Kradenan
Inspektorat menemukan penyelewengan anggaran yang dilakukan secara sistematis sejak 2017 hingga 2020. Kerugian negara mencapai Rp 600 juta. Kades dan bendahara desa kini sedang menjalani proses hukum.
4. Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan
Pada 2022, warga melaporkan kepala desa karena tidak transparan dalam penggunaan dana bantuan COVID-19 dan BLT DD. Hasil investigasi menunjukkan adanya penyimpangan sekitar Rp 250 juta.
5. Desa Balong, Kecamatan Jepon
Kepala desa terbukti melakukan markup anggaran pembangunan jembatan desa. Proyek yang hanya bernilai Rp 120 juta dicatat sebesar Rp 250 juta. Selisih anggaran masuk ke rekening pribadi.
Lihat Juga: Terkuaknya 10 Desa Terkorup di Kabupaten Blora: Anggaran Raib
6. Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngawen
Pada tahun 2020, proyek pembangunan saluran irigasi tidak pernah selesai meskipun dana telah dicairkan sepenuhnya. Dugaan korupsi menyentuh angka Rp 380 juta, dan kasus ini masih dalam tahap penyidikan.
7. Desa Patalan, Kecamatan Blora
Audit internal menemukan kejanggalan dalam penggunaan dana bantuan langsung tunai dan pembelian bibit tanaman. Diduga terjadi penggelapan anggaran sebesar Rp 275 juta, yang menyebabkan program ketahanan pangan gagal total.
8. Desa Jepangrejo, Kecamatan Blora
Mantan Kepala Desa Jepangrejo dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena terbukti korupsi dana desa senilai Rp 700 juta. Uang tersebut digunakan untuk bisnis pribadi dan membayar utang.
9. Desa Nglengkir, Kecamatan Bogorejo
Korupsi terstruktur melibatkan kepala desa dan perangkatnya dalam pengadaan fiktif peralatan tani. Kasus yang mencuat pada 2021 ini menimbulkan kerugian negara Rp 320 juta. Saat ini, dua tersangka sedang menjalani persidangan.
10. Desa Rowobungkul, Kecamatan Ngawen
Penyalahgunaan wewenang dalam pendistribusian program bantuan sosial mengakibatkan banyak warga tidak menerima haknya. Dana senilai Rp 150 juta diduga diselewengkan untuk kepentingan politik lokal.
Dampak Sosial dan Kepercayaan Warga
Korupsi di tingkat desa ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa menurun drastis. Banyak warga yang kini menuntut adanya audit terbuka serta pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan Dana Desa yang setiap tahun dikucurkan oleh pemerintah pusat.
Menurut LSM Blora Bersih, korupsi di desa sangat merugikan karena menyasar lapisan paling bawah masyarakat yang justru sangat bergantung pada program-program pembangunan desa.
“Korupsi di desa itu seperti membunuh rakyat pelan-pelan. Mereka merampas hak rakyat untuk hidup lebih baik,” ujar Sutarjo, aktivis antikorupsi di Blora.
Peran Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum
Pemerintah Kabupaten Blora melalui Inspektorat telah meningkatkan intensitas audit terhadap APBDes. Namun, lemahnya pengawasan internal dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di desa masih menjadi kendala.
Kejaksaan Negeri Blora mengaku telah menangani lebih dari 15 kasus korupsi desa dalam lima tahun terakhir, dan jumlah itu belum termasuk laporan masyarakat yang sedang diproses.
Solusi dan Rekomendasi
Agar praktik serupa tidak terus terjadi, sejumlah pakar menyarankan beberapa langkah berikut:
- Transparansi Digital – Menggunakan sistem informasi keuangan desa berbasis digital yang dapat diakses publik.
- Pendidikan Antikorupsi – Melakukan pelatihan integritas dan tata kelola keuangan bagi kepala dan perangkat desa.
- Pengawasan Partisipatif – Mendorong masyarakat desa untuk aktif mengawasi proyek pembangunan melalui forum musyawarah desa.
- Sanksi Tegas dan Efek Jera – Pemberian hukuman maksimal agar menjadi contoh bagi desa-desa lain.
Penutup
Fenomena desa terkorup di Kabupaten Blora adalah peringatan keras bahwa Dana Desa yang besar bukanlah jaminan pembangunan yang merata jika tidak disertai pengawasan dan integritas. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai ke tangan rakyat, bukan masuk ke kantong pribadi.
