admin
Paris, 6 Juli 2025 — Prancis secara resmi mendesak Inggris untuk segera mengikuti langkahnya dalam mengakui Negara Palestina sebagai bagian dari upaya mendesak penyelesaian konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Pernyataan tegas ini dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Stéphane Séjourné, dalam pidatonya di hadapan Majelis Nasional Prancis dan di sela-sela pertemuan dengan sejumlah perwakilan Uni Eropa di Paris, Jumat (4/7).
Desakan ini muncul setelah Prancis menjadi salah satu negara kunci di Eropa yang bergabung dengan Irlandia, Spanyol, Norwegia, dan Slovenia dalam memberikan pengakuan diplomatik resmi terhadap Palestina pada Mei 2025 lalu. Langkah tersebut disambut oleh masyarakat internasional sebagai sinyal tegas untuk menghentikan kekerasan Israel di Gaza dan membuka jalan menuju perdamaian jangka panjang.
“Kami yakin Inggris memiliki tanggung jawab historis dan moral untuk mengambil sikap yang jelas. Mengakui Palestina bukan hanya soal simbolik, tetapi soal keadilan, stabilitas, dan masa depan kawasan,” kata Séjourné di hadapan media internasional.
Desakan Politik dan Diplomatik
Prancis menyatakan bahwa pengakuan terhadap Palestina bukanlah tindakan sepihak atau anti-Israel, melainkan bagian dari strategi yang bertujuan memajukan solusi dua negara sebagaimana yang telah lama didorong oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa.
Langkah Prancis dianggap krusial mengingat negara itu adalah kekuatan besar Eropa dengan kursi tetap di Dewan Keamanan PBB. Inggris, sebagai sesama anggota tetap DK PBB, dinilai memiliki pengaruh besar dalam membentuk peta jalan perdamaian di Timur Tengah.
Dalam pernyataan bersama dengan Menteri Luar Negeri Spanyol dan Irlandia, Prancis juga menyerukan agar Uni Eropa mengadopsi pendekatan kolektif untuk mendorong negosiasi damai dan menekan Israel menghentikan blokade serta agresi militer di Jalur Gaza.
Respons Inggris Masih Hati-Hati
Hingga kini, Inggris belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang pengakuan negara Palestina, meskipun sejumlah anggota parlemen dari Partai Buruh dan Liberal Demokrat telah mendesak pemerintah untuk mengambil langkah serupa.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dalam wawancara terakhirnya dengan BBC, mengatakan bahwa “Inggris tetap mendukung solusi dua negara, tetapi pengakuan terhadap Palestina harus terjadi dalam konteks yang kondusif bagi negosiasi damai.”
Pernyataan itu dinilai terlalu “abu-abu” oleh sejumlah pengamat hubungan internasional dan aktivis HAM, terutama mengingat semakin buruknya situasi kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat.
Dukungan Masyarakat Internasional dan PBB
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyambut baik langkah negara-negara yang mengakui Palestina, dan menekankan pentingnya langkah-langkah diplomatik untuk menghentikan siklus kekerasan. Dalam pernyataan tertulisnya, Guterres mengingatkan bahwa pengakuan terhadap Palestina adalah bagian dari hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Di sisi lain, Israel mengecam keras langkah pengakuan tersebut, menyebutnya sebagai “hadiah bagi terorisme.” Pemerintah Israel memperingatkan bahwa hubungan bilateral dengan negara-negara pengakui Palestina akan mengalami penurunan drastis.
Lihat Juga: Prancis Desak Inggris Segera Akui Palestina, Dorong Eropa
Tekanan dari Gerakan Sipil
Desakan terhadap Inggris juga datang dari gerakan sipil di dalam negeri. Ratusan ribu warga Inggris turun ke jalan dalam beberapa bulan terakhir dalam demonstrasi mendukung kemerdekaan Palestina dan menyerukan penghentian ekspor senjata ke Israel. Organisasi seperti Amnesty International UK dan Human Rights Watch juga menegaskan bahwa pengakuan Palestina adalah langkah mendasar untuk mendorong akuntabilitas atas pelanggaran HAM.
Arah Baru Politik Luar Negeri Eropa?
Langkah Prancis dan negara-negara Eropa lainnya bisa menjadi momen penting dalam menggeser kebijakan luar negeri Uni Eropa terhadap isu Palestina-Israel. Banyak analis meyakini bahwa pengakuan ini akan memberi tekanan baru terhadap Amerika Serikat, yang selama ini menjadi pendukung utama Israel.
Profesor Jean-Pierre Alliot, pakar hubungan internasional di Sciences Po Paris, mengatakan, “Ini adalah sinyal bahwa Eropa tidak akan lagi menjadi penonton dalam tragedi yang berkepanjangan. Inggris kini berada di persimpangan: ikut membentuk sejarah atau tetap bertahan dalam status quo.”
Penutup: Akankah Inggris Menyusul?
Kini sorotan dunia tertuju pada Downing Street 10. Akankah Inggris akhirnya mengambil keputusan bersejarah dan menyusul langkah Prancis serta negara-negara Eropa lainnya? Ataukah Inggris akan tetap mempertahankan posisi konservatif dalam isu paling mendesak di Timur Tengah ini?
Satu hal yang pasti: tekanan diplomatik dan moral terhadap Inggris semakin kuat, dan dunia tengah menanti langkah selanjutnya.
