admin
Jakarta – Pernyataan mengejutkan datang dari salah satu tokoh hukum tata negara paling disegani di Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie. Dalam sebuah wawancara eksklusif, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi sejatinya tidak pernah merencanakan atau membayangkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.
Pernyataan ini sontak memicu diskursus nasional, terutama di tengah terus bergulirnya isu tentang campur tangan kekuasaan dalam pencalonan Gibran dan dugaan adanya praktik nepotisme dalam arena demokrasi Indonesia.
“Tidak Pernah Terlintas Jokowi Ingin Gibran Jadi Cawapres”
Dalam diskusinya di salah satu forum hukum dan demokrasi, Prof. Jimly mengungkapkan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres dari pasangan Prabowo Subianto bukanlah bagian dari skenario yang dirancang Presiden Jokowi.
“Kalau saya lihat, Pak Jokowi itu tidak pernah punya niat mendorong Mas Gibran ke arah itu. Semua ini bergerak karena situasi, momentum politik, dan tarik-menarik kepentingan antar elite. Bukan karena ambisi personal Jokowi untuk membentuk dinasti,” ujar Jimly.
Menurutnya, Presiden Jokowi sendiri dikenal sebagai sosok yang berhati-hati dalam mengambil keputusan politik, apalagi jika menyangkut nama baik keluarga. Namun, realitas politik Indonesia, yang kerap bergerak dinamis dan pragmatis, membuka ruang bagi hal-hal yang di luar kendali individu.
Putusan MK Jadi Titik Balik
Salah satu faktor penentu yang akhirnya membuat Gibran memenuhi syarat menjadi cawapres adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan kontroversial tersebut menambahkan klausul bahwa kepala daerah yang pernah terpilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai capres/cawapres meskipun belum berusia 40 tahun.
Jimly yang juga sempat menjadi anggota Dewan Etik MK menyayangkan keputusan itu karena dinilai sarat kepentingan dan merusak kredibilitas lembaga hukum. Terlebih lagi, Ketua MK saat itu, Anwar Usman—yang juga ipar Presiden Jokowi—akhirnya terbukti melakukan pelanggaran etik berat karena tidak mengundurkan diri dari penanganan perkara yang menyangkut kerabat sendiri.
“Momentum itu menjadi pintu masuk Gibran. Tapi saya percaya, itu bukan Jokowi yang desain. Itu keputusan elite partai dan didorong oleh konfigurasi kekuasaan di belakang layar,” jelas Jimly.
Lihat Juga: Prof. Jimly Asidiqie: Jokowi Tak Berpikir Mas Gibran Jadi Cawapres
Dinasti Politik atau Realita Demokrasi?
Pencalonan Gibran telah menimbulkan debat panjang soal potensi lahirnya dinasti politik di era demokrasi modern. Namun, Prof. Jimly mengajak masyarakat untuk melihat isu ini dengan lebih jernih.
“Jangan buru-buru menuduh dinasti politik. Kita ini negara demokrasi. Kalau Mas Gibran tidak dipilih rakyat, ya selesai. Tapi yang harus dijaga adalah fairness dalam proses. Jangan sampai hukum dijadikan alat untuk membuka jalan bagi kelompok tertentu,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa yang lebih penting dari sekadar sosok adalah mekanisme dan institusi demokrasi itu sendiri. “Kalau sistem kita kuat, maka siapa pun yang muncul tidak akan jadi masalah,” tambahnya.
Gibran: Di Tengah Panggung Besar Politik Nasional
Terlepas dari berbagai kritik dan spekulasi, Gibran kini telah menjadi bagian dari sejarah politik Indonesia sebagai wakil presiden termuda. Dalam usia 36 tahun, mantan Wali Kota Solo itu telah melangkah ke jenjang kekuasaan tertinggi kedua di republik ini.
Jimly pun memberi nasihat penting kepada Gibran dan para pemimpin muda lainnya, “Jangan cepat puas. Harus belajar banyak. Ingat bahwa posisi ini adalah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan sejarah.”
Penutup: Politik, Etika, dan Masa Depan Demokrasi
Pernyataan Prof. Jimly menjadi semacam klarifikasi moral di tengah kecurigaan publik yang tak kunjung reda. Bahwa dalam politik, tidak semua gerakan adalah hasil rekayasa satu orang, bahkan oleh seorang presiden sekali pun.
Isu pencalonan Gibran menunjukkan betapa pentingnya menjaga etika, transparansi, dan supremasi hukum dalam proses politik. Bukan hanya untuk menjaga nama baik satu keluarga, tapi juga demi kepercayaan rakyat terhadap demokrasi itu sendiri.
Sebagai penutup, Prof. Jimly menyampaikan pesan: “Kita harus jaga akal sehat dalam berpolitik. Jangan sampai demokrasi ini jadi panggung sandiwara. Dan jangan kita lupa, bahwa kekuasaan itu amanah, bukan warisan.”
