admin
Blora, Jawa Tengah – Aroma tak sedap kembali menyeruak dari birokrasi tingkat desa di Kabupaten Blora. Seorang oknum perangkat desa diduga memotong dana bantuan perumahan untuk warga miskin yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Dugaan ini mencuat setelah beberapa warga penerima bantuan mengaku hanya menerima sebagian dari dana yang seharusnya mereka dapatkan.
Bantuan Tak Utuh, Warga Mengadu
Program bantuan perumahan ini berasal dari pemerintah pusat dan disalurkan melalui pemerintah daerah ke desa-desa yang menjadi sasaran. Salah satunya adalah Desa K (nama disamarkan), yang menerima bantuan untuk puluhan rumah warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Namun, warga mulai curiga ketika jumlah bantuan yang mereka terima jauh di bawah nominal yang dijanjikan. Menurut informasi yang dihimpun dari beberapa penerima, dana bantuan yang seharusnya mencapai Rp20 juta per rumah, hanya diterima sebagian, yakni sekitar Rp12 juta hingga Rp15 juta.
“Saya dikasih Rp13 juta, katanya sisanya untuk biaya administrasi dan jasa pengurus. Tapi waktu saya tanya-tanya, kok beda-beda jumlahnya tiap orang,” ujar S (55), salah satu penerima bantuan, kepada tim investigasi media ini.
Warga lainnya bahkan menyebutkan adanya intimidasi halus agar tidak banyak bertanya. “Kami disuruh tanda tangan tanda terima penuh. Tapi uangnya nggak full. Kalau banyak tanya, dibilang bisa dicoret dari bantuan selanjutnya,” tambah S.
Dugaan Pemotongan Terstruktur
Dari penelusuran tim investigasi, modus dugaan korupsi ini terbilang klasik namun rapi: dana dicairkan ke rekening kelompok penerima, lalu ditarik oleh oknum perangkat desa dengan dalih “pengelolaan kolektif”. Setelah itu, dana dibagi secara sepihak dengan potongan tidak resmi.
Informasi ini diperkuat oleh temuan LSM Gerak Blora, yang sejak awal memantau distribusi bantuan perumahan tersebut. Ketua Gerak Blora, Andika Purnama, menyebutkan bahwa ada indikasi kuat pemotongan dilakukan secara sistematis.
“Dalam beberapa kasus yang kami telusuri, ada pola yang sama: warga tanda tangan penerimaan penuh, tapi hanya menerima sebagian. Ini bukan salah paham biasa. Ini indikasi kuat adanya penyelewengan,” kata Andika.
Gerak Blora juga mengklaim telah mengantongi bukti berupa fotokopi tanda terima, rekaman percakapan warga dengan perangkat desa, hingga laporan penggunaan dana yang tidak transparan.
Lihat Juga: Dugaan Korupsi di Blora, Perangkat Desa Sunat Bantuan
Pemerintah Daerah Bungkam
Saat dikonfirmasi, pihak Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) belum memberikan keterangan resmi. Beberapa pejabat terkait memilih irit bicara dan melempar tanggung jawab ke pemerintah desa.
“Kami masih menunggu laporan lengkap dari desa. Kalau memang ada temuan seperti itu, tentu akan kami tindak lanjuti,” ujar salah satu pejabat Disperkim yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, Kepala Desa K membantah adanya pemotongan dana. Menurutnya, semua proses telah sesuai prosedur dan telah diaudit.
“Kalau ada warga yang merasa kurang, mungkin karena ada pengeluaran bahan bangunan yang sudah dibelanjakan langsung oleh tim pengelola. Tapi kami siap klarifikasi,” ujarnya.
Namun, pernyataan itu bertolak belakang dengan pengakuan warga yang merasa tidak dilibatkan dalam belanja material dan tidak mengetahui rincian pembiayaan.
Pihak Berwenang Diminta Bertindak
Kasus ini telah menarik perhatian publik Blora. DPRD setempat bahkan mulai mendorong agar aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki. Anggota Komisi A DPRD Blora, Sutarno, menegaskan perlunya audit forensik atas program bantuan tersebut.
“Ini bukan bantuan kecil. Kalau terbukti dipotong seenaknya, ini bentuk pelecehan terhadap amanat negara. Kami akan bawa ini ke ranah hukum,” tegasnya dalam rapat dengar pendapat.
Kejaksaan Negeri Blora juga telah menerima laporan awal dari masyarakat. Kepala Seksi Intelijen Kejari Blora menyatakan pihaknya sedang mengumpulkan data dan menelaah dokumen terkait.
“Kami menghargai laporan masyarakat. Segala informasi akan kami verifikasi lebih lanjut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya,” ujarnya singkat.
Ancaman Terhadap Integritas Pemerintahan Desa
Kasus dugaan korupsi di level desa ini menambah panjang daftar masalah tata kelola dana bantuan sosial yang tak transparan. Dalam beberapa tahun terakhir, skema bantuan perumahan kerap menjadi sasaran oknum karena nilai bantuan yang relatif besar dan minimnya pengawasan langsung.
Pakar tata kelola desa dari Universitas Diponegoro, Dr. Kusnandar, menilai bahwa praktik seperti ini akan terus terjadi jika tidak ada sistem audit yang melekat dan melibatkan masyarakat secara aktif.
“Kuncinya adalah transparansi dan partisipasi. Kalau warga hanya jadi objek, tanpa tahu detil pembiayaan, maka rawan dimanipulasi. Negara harus hadir memastikan hak rakyat terpenuhi, bukan dimakan elite lokal,” katanya.
Penutup: Menunggu Kejelasan dan Keadilan
Masyarakat Blora kini menanti langkah tegas dari aparat hukum dan pemerintah daerah. Bantuan yang seharusnya menjadi penyambung harapan rakyat kecil untuk memiliki rumah layak, jangan sampai berubah menjadi ladang korupsi yang mencederai keadilan sosial.
Jika benar terjadi pemotongan, maka pelaku harus ditindak setegas-tegasnya. Dan jika tidak, maka transparansi penuh harus ditunjukkan agar tidak ada prasangka yang menyandera kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
