admin
MEDAN – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kota Medan kembali mengguncang jagat perpolitikan Sumatera Utara. Salah satu pejabat yang terjaring dalam OTT tersebut merupakan anak buah langsung dari Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution. Merespon hal ini, Bobby pun angkat bicara dalam konferensi pers yang digelar di Balai Kota Medan, Senin (30/6/2025).
Penangkapan Mendadak oleh KPK
KPK melakukan OTT pada Jumat malam, 27 Juni 2025, yang menyasar beberapa pejabat dinas di Pemko Medan. Dari informasi yang dihimpun, OTT itu berkaitan dengan dugaan suap dalam proyek pengadaan infrastruktur jalan dan drainase di beberapa kecamatan. Salah satu pejabat eselon II yang menjabat sebagai kepala dinas dikabarkan ditangkap bersama sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan dolar.
“Ini bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika dalam keterangan resminya.
Pihak KPK menyebutkan bahwa penangkapan ini merupakan hasil pemantauan yang sudah berlangsung selama beberapa pekan, setelah mencium adanya indikasi praktik suap yang melibatkan oknum di lingkungan Pemko Medan.
Bobby Nasution: Saya Serahkan Sepenuhnya ke KPK
Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Medan Bobby Nasution menyampaikan pernyataan resmi di hadapan wartawan. Ia mengaku prihatin sekaligus kecewa atas kejadian yang kembali mencoreng integritas pemerintah yang ia pimpin.
“Saya sangat menyesalkan peristiwa ini. Jika benar yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka saya menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. Tidak ada toleransi untuk korupsi,” tegas Bobby.
Suami dari Kahiyang Ayu, putri Presiden Jokowi, itu juga menekankan bahwa sejak awal dirinya menjabat, telah mewanti-wanti semua ASN dan pejabat di lingkungan Pemko Medan untuk menjunjung tinggi integritas dan menjauhi praktik korupsi.
“Saya sudah sering sampaikan: jangan bermain-main dengan anggaran rakyat. Tapi kalau masih ada yang membandel, maka harus siap menerima konsekuensi,” imbuhnya.
Lihat Juga: Respon Bobby Nasution Usai OTT KPK Jerat Anak Buahnya
Langkah Lanjutan Pemko Medan
Bobby juga menginstruksikan Inspektorat Kota Medan untuk segera melakukan audit internal terhadap dinas terkait. Ia menyatakan akan menonaktifkan sementara pejabat yang terlibat hingga proses hukum berjalan tuntas.
“Sambil menunggu proses di KPK, kita akan ambil langkah administratif. Tapi sekali lagi, kita hormati asas praduga tak bersalah,” kata Bobby.
Sementara itu, Sekda Kota Medan, Topan Obaja Ginting, menyatakan Pemko akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum. Ia juga memastikan pelayanan publik tidak akan terganggu akibat peristiwa ini.
Dukungan dan Kritik Publik
Reaksi publik pun beragam. Sejumlah elemen masyarakat sipil, termasuk LSM antikorupsi dan tokoh masyarakat Medan, mendukung langkah KPK sekaligus mendesak Wali Kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajarannya.
“OTT ini menunjukkan bahwa masih ada budaya rente dalam pemerintahan kota. Ini ujian besar bagi Bobby sebagai kepala daerah sekaligus menantu presiden,” kata Direktur Eksekutif Medan Governance Watch, Rizki Alfarizi.
Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang menuding Bobby kecolongan dalam pengawasan bawahannya. Kritik tajam datang dari beberapa fraksi di DPRD Medan yang menyayangkan lemahnya sistem pengawasan internal.
“Wali Kota tak bisa lepas tangan begitu saja. Sistem pengawasan Pemko Medan harus dibenahi dari akar,” ujar anggota Fraksi PKS, Elvi Siregar.
Track Record dan Isu Politik Jelang Pilkada
Kasus ini terjadi di tengah spekulasi politik menjelang Pilkada 2024 lalu, di mana Bobby sempat digadang-gadang akan maju sebagai calon Gubernur Sumut. Namun hingga kini, Bobby belum menyatakan sikap politik resminya untuk Pilkada 2029 mendatang. Banyak pihak menilai OTT ini bisa menjadi pukulan balik terhadap karier politiknya.
“Momentum ini sangat menentukan arah politik Bobby. Apakah ia bisa membuktikan dirinya bersih dan tegas, atau justru terseret dalam pusaran sistem yang korup,” tutur pengamat politik dari USU, Dr. Rina Malau.
Penutup
OTT KPK terhadap anak buah Bobby Nasution menjadi peringatan keras bahwa upaya pemberantasan korupsi belum usai, bahkan di era kepemimpinan kepala daerah muda yang digadang-gadang reformis. Meskipun Bobby menyatakan akan patuh pada proses hukum dan menegaskan sikap antikorupsinya, publik menanti bukti nyata dari komitmen tersebut. Akankah ini menjadi titik balik perbaikan, atau sekadar babak baru dari lingkaran korupsi yang terus berulang?
