admin
Jakarta – Pernyataan mantan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, yang mengkritik kecenderungan pemerintahan saat ini mengulang praktik Orde Baru, memicu respons tajam dari sejumlah politisi. Salah satu yang paling vokal adalah Nusron Wahid, politikus Partai Golkar yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI. Nusron dengan tegas membantah pernyataan Megawati dan menyebut bahwa kekuasaan saat ini justru terbentuk berkat peran besar Megawati sendiri.
“Kalau sekarang disebut mirip Orba, ya mohon maaf, yang mendesain, membentuk, dan menyokong kekuasaan ini adalah Bu Mega sendiri. Jadi kalau sekarang ada kritik, ya sebaiknya berkaca juga,” ujar Nusron dalam sebuah wawancara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).
Latar Pernyataan Megawati
Pernyataan Megawati sebelumnya disampaikan dalam pidato politik saat Rakernas PDI Perjuangan. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi demokrasi yang menurutnya mengalami kemunduran. “Saya merasa, suasana kebangsaan kita seperti kembali ke era Orde Baru,” ucapnya.
Pernyataan tersebut sontak menimbulkan gelombang reaksi, baik dari kalangan oposisi maupun dari pihak yang pernah menjadi mitra koalisi PDI Perjuangan. Kritik Megawati dianggap mengandung ironi karena selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo—yang diusung dan didukung penuh oleh PDI-P—Megawati menjadi tokoh sentral dalam perumusan kebijakan nasional.
Respons Nusron: Ironi Sejarah
Menurut Nusron, pernyataan Megawati tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah kekuasaan yang ia turut bentuk. Nusron menyinggung bagaimana sejak 2014, Megawati memiliki pengaruh besar dalam penentuan pejabat negara, arah pembangunan, dan bahkan suksesi kekuasaan di 2024.
“Bu Mega bukan hanya mengusung Pak Jokowi dua kali. Beliau juga berperan dalam menyiapkan suksesi, termasuk peran dalam pencalonan Ganjar dan dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi soal Gibran. Itu semua bagian dari proses yang beliau restui atau setidaknya diamkan,” jelas Nusron.
Lihat Juga: Nusron Wahid, Kekuasaan Hari Ini Dibentuk Ibu Mega Sendiri
Demokrasi dan Kritik Elite
Fenomena elite politik saling mengkritik pasca-pemilu bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Namun, yang menarik dari pernyataan Nusron adalah bagaimana ia menyoroti kurangnya konsistensi dari sejumlah tokoh nasional dalam menilai dinamika demokrasi.
“Jangan ketika punya kekuasaan dibilang demokrasi sudah baik. Tapi begitu kekuasaan menjauh, langsung bilang ini seperti Orde Baru. Itu kan inkonsisten,” ucap Nusron.
Ia juga menambahkan bahwa demokrasi bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tetapi tentang bagaimana sistem dijaga oleh seluruh pihak, termasuk mereka yang pernah dan masih punya kekuatan politik.
Dinamika Koalisi dan Realitas Politik
Pasca Pemilu 2024, peta politik Indonesia memang mengalami pergeseran besar. Kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang didukung oleh koalisi besar termasuk Partai Golkar, Gerindra, dan PAN, membuat PDI Perjuangan kini berada di luar lingkaran kekuasaan utama.
Perubahan posisi ini membuat sejumlah elite partai mulai melontarkan kritik lebih keras terhadap pemerintah. Namun bagi Nusron, kritik yang datang dari pihak yang sebelumnya berada di lingkar kekuasaan selama sepuluh tahun perlu ditanggapi dengan skeptis.
“Selama 10 tahun mereka menikmati kekuasaan. Sekarang begitu tidak menang, langsung mengatakan ini mirip Orba. Ya, ini agak lucu,” tegasnya.
Refleksi Politik: Siapa Bertanggung Jawab atas Demokrasi?
Pernyataan Nusron mengundang refleksi lebih dalam tentang siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap kondisi demokrasi Indonesia hari ini. Apakah pemerintah saat ini semata-mata mewarisi sistem Orde Baru, ataukah justru merupakan kelanjutan dari konsensus politik yang dibentuk oleh para elite sejak reformasi hingga pemerintahan Jokowi?
Jika benar kekuasaan hari ini dianggap menyimpang, maka tidak bisa dilepaskan dari para arsitek kekuasaan masa lalu, termasuk Megawati Soekarnoputri.
“Demokrasi itu kerja kolektif. Semua punya andil. Tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak. Kalau kekuasaan hari ini dinilai seperti Orba, maka semua yang turut membentuknya juga harus bertanggung jawab,” pungkas Nusron.
Penutup
Pernyataan Megawati dan respons Nusron Wahid mencerminkan dinamika elite politik Indonesia yang kompleks. Ketika kekuasaan berpindah tangan, narasi politik pun berubah. Namun publik berharap, di tengah silang pendapat para elite, kepentingan rakyat dan demokrasi tetap menjadi tujuan utama.
Karena pada akhirnya, demokrasi bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi bagaimana seluruh pihak bisa membangun sistem yang adil, transparan, dan berkelanjutan—tanpa terjebak pada nostalgia masa lalu atau saling menyalahkan.
