admin
Jakarta, 25 Juni 2025 — Konflik internal di ranah politik nasional kembali memanas. Kali ini, sorotan publik tertuju pada pelaporan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), yang juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, ke Bareskrim Polri oleh seorang kader PDI Perjuangan. Pelaporan ini terkait pernyataan Budi Arie soal tudingan adanya kader partai politik yang terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Pelaporan ini dilakukan pada Senin (24/6) oleh Kamaruddin Simanjuntak, seorang pengacara sekaligus kader PDIP, yang menyebut bahwa tuduhan Budi Arie telah mencemarkan nama baik partainya dan membangun narasi tanpa dasar.
Tuduhan Tanpa Bukti Picu Reaksi
Budi Arie sebelumnya mengeluarkan pernyataan keras bahwa terdapat pihak-pihak yang selama ini “berteriak paling keras” menentang judi online, namun justru diduga ikut terlibat dalam bisnis haram tersebut. Tanpa menyebut nama ataupun bukti spesifik, ucapan itu dinilai menyasar kelompok tertentu, terutama partai politik besar seperti PDIP yang dikenal vokal mengkritisi lambannya pemberantasan judi online.
Menurut Kamaruddin, pernyataan Budi Arie itu tidak bisa dianggap enteng.
“Pernyataannya menggiring opini publik seolah-olah kader partai seperti PDIP terlibat dalam judi online. Ini tuduhan serius yang harus dibuktikan di hadapan hukum. Jika tidak, ini adalah fitnah dan pencemaran nama baik,” ujar Kamaruddin di Mabes Polri.
Ia menambahkan bahwa pelaporan ini dilakukan agar tidak ada pejabat publik yang sembarangan melontarkan tuduhan tanpa bukti, apalagi menyangkut marwah institusi politik yang tengah menghadapi sorotan tajam dari masyarakat.
Isi Laporan dan Pasal yang Dikenakan
Dalam laporan bernomor STTL/189/VI/2025/BARESKRIM, Kamaruddin mengadukan Budi Arie atas dugaan pelanggaran Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, serta Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 UU ITE tentang distribusi informasi yang merugikan kehormatan orang atau kelompok.
“Kami ingin Bareskrim menyelidiki secara serius. Bila tidak ada bukti kuat bahwa kader kami ikut bermain judi online, maka ini jelas merupakan bentuk penyebaran berita bohong,” tegas Kamaruddin.
Ia juga membawa sejumlah bukti berupa rekaman video pernyataan Budi Arie dan tangkapan layar pemberitaan media massa yang memuat kutipan tersebut.
Respons Budi Arie: “Saya Punya Data”
Menanggapi laporan tersebut, Menkominfo Budi Arie tetap pada pendiriannya. Dalam keterangan pers di kompleks Istana Negara, ia menyatakan bahwa pernyataannya bukan asal tuduh.
“Saya berbicara berdasarkan data yang kami miliki. Kalau mereka tidak merasa, ya jangan baper. Kita semua harus serius berantas judi online, jangan malah saling serang,” ujar Budi Arie.
Namun, ia tidak memberikan rincian data ataupun identitas yang dimaksud terlibat. Saat ditanya lebih lanjut soal transparansi, ia menyebut akan menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum.
Lihat Juga: Kader PDIP Laporkan Budi Arie ke Bareskrim Tuduhan Judol
PDIP Tegaskan Tidak Terlibat
PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya tidak pernah melibatkan diri dalam aktivitas ilegal seperti judi online. Ia justru balik mendesak Budi Arie agar membuktikan ucapannya secara terbuka.
“Kami partai yang punya sejarah panjang dalam perjuangan kerakyatan. Bila ada satu pun kader kami yang terlibat, kami siap menindak. Tapi jangan buat tuduhan tanpa bukti. Ini justru merusak fokus pemberantasan judol itu sendiri,” kata Hasto dalam konferensi pers di DPP PDIP.
PDIP juga meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan menertibkan pembantunya yang dinilai terlalu politis dan menyerang partai yang selama ini menjadi tulang punggung pemerintah.
Pakar: Buntut Panjang Politik dan Hukum
Pengamat hukum tata negara dari UGM, Prof. Zainal Arifin Mochtar, menilai bahwa pelaporan ini bukan sekadar perkara hukum, melainkan bisa berdampak politis di masa transisi kekuasaan ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Relasi PDIP dengan kelompok relawan Jokowi seperti Projo memang sudah lama memanas. Pelaporan ini memperlihatkan retaknya barisan politik pasca-Pemilu 2024. Bila tidak diredam, ini bisa menjadi konflik terbuka antara partai penguasa lama dan barisan pendukung presiden terpilih,” jelas Zainal.
Dari sisi hukum, menurutnya, pembuktian dalam kasus pencemaran nama baik akan sangat tergantung pada konteks ucapan dan keterkaitan langsung pada pihak yang merasa dirugikan.
Arah Penyelesaian: Klarifikasi atau Eskalasi?
Sejauh ini, belum ada mediasi antara pihak pelapor dan Budi Arie. Bareskrim menyatakan akan menindaklanjuti laporan sesuai prosedur dan memanggil pihak terkait untuk klarifikasi.
Masyarakat kini menanti, apakah ini akan berujung pada klarifikasi dan rekonsiliasi, atau justru menjadi eskalasi politik baru yang mengganggu fokus pemberantasan judi online yang saat ini menjadi momok sosial nasional.
Penutup
Di tengah upaya serius negara memberantas kejahatan digital seperti judi online, tensi politik kembali menyeruak. Tuduhan, pelaporan, dan sikap saling serang antara elite partai dan pejabat publik justru berpotensi mengaburkan isu utama. Yang dibutuhkan publik hari ini bukan drama politik, tapi tindakan nyata dan transparan dalam memberantas kejahatan siber. Jika tuduhan itu benar, sebut nama dan buktikan. Jika tidak, hentikan kegaduhan yang kontraproduktif.
