admin
Jakarta, 25 Juni 2025 – Di tengah sorotan publik terhadap kualitas bahan bakar yang diduga menurun, muncul fakta mencengangkan: gaji jajaran direksi PT Pertamina (Persero) bisa menembus angka Rp4 miliar per bulan. Di sisi lain, masyarakat dikejutkan dengan isu beredarnya Pertamax oplosan yang merusak mesin kendaraan mereka. Ironis? Sangat. Apalagi, ini terjadi di perusahaan milik negara yang seharusnya jadi benteng ketahanan energi nasional.
Gaji Fantastis di Tengah Keluhan Konsumen
Dalam laporan tahunan keuangan BUMN energi itu, diketahui bahwa total remunerasi direksi Pertamina pada 2024 mencapai lebih dari Rp300 miliar. Jika dibagi rata, maka satu direksi bisa mengantongi penghasilan hingga Rp4 miliar per bulan—sudah termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus kinerja, hingga fasilitas lainnya. Angka ini membuat publik ternganga, mengingat kondisi pelayanan dan kualitas BBM yang belakangan jadi perbincangan nasional.
“Bayangkan saja, rakyat beli Pertamax dengan harga mahal, tapi dikabarkan kualitasnya malah menurun, seperti ada oplosan. Sementara para petingginya hidup bergelimang bonus,” ujar Aji Wibowo, pengamat energi dari Energy Watch Indonesia.
Pertamax Oplosan: Dugaan atau Fakta?
Belakangan ini, sejumlah komunitas otomotif dan bengkel di berbagai daerah mengeluhkan adanya anomali pada performa mesin kendaraan setelah mengisi Pertamax. Gejala yang paling banyak dilaporkan antara lain suara mesin kasar, tarikan berat, dan penurunan konsumsi bahan bakar.
Keluhan semakin ramai ketika video viral memperlihatkan seorang sopir mobil sport yang mengklaim bahwa Pertamax yang ia beli “berwarna keruh dan tidak terbakar sempurna.” Beberapa pengendara lain pun membandingkan Pertamax resmi dengan bahan bakar eceran di pinggir jalan, dan mengaku tidak menemukan perbedaan mencolok dalam performa kendaraan mereka.
“Kami menduga ada praktik penurunan kualitas BBM entah di level distribusi atau SPBU. Ini harus diselidiki lebih dalam oleh aparat dan juga internal Pertamina,” kata Rudi Santoso, Ketua Komunitas Mekanik Independen Indonesia.
Lihat Juga: Gaji Direksi Pertamina Rp4 Miliar, Tapi Dapat Pertamax Oplosan?!
Pertamina: “Kami Tidak Menoleransi Kecurangan”
Menanggapi isu ini, VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, membantah tuduhan adanya oplosan dari pihak perusahaan. “Seluruh produk BBM yang dijual di SPBU Pertamina telah melalui proses quality control yang ketat. Jika ada indikasi kecurangan, kemungkinan terjadi di luar sistem resmi kami, dan kami siap bekerja sama dengan aparat untuk investigasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/6).
Fadjar juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan kejanggalan kualitas BBM di SPBU. “Kami punya tim inspeksi yang siap turun ke lapangan. Jangan ragu lapor ke call center kami 135,” tegasnya.
Sorotan DPR: Audit Total dan Reformasi Manajemen Energi
Di Senayan, Komisi VI DPR RI pun mulai angkat suara. Anggota DPR Fraksi PKS, Mulyanto, mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM Pertamina dan mempertanyakan urgensi pemberian gaji jumbo kepada direksi di tengah berbagai keluhan publik.
“Gaji direksi sampai miliaran, tapi pelayanan kepada rakyat menurun. Di mana letak keadilan dan efisiensi BUMN kita? Kalau perlu, kita buka lagi skema penggajian dan evaluasi kinerjanya,” kata Mulyanto.
Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Lucy Kurniasari, menyuarakan perlunya transparansi dan laporan publik berkala terkait kualitas BBM dan hasil audit di lapangan.
Kesimpulan: BBM Mahal, Kepercayaan Murah
Isu Pertamax oplosan bukan hanya soal kualitas bahan bakar, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap perusahaan energi negara. Ketika gaji petinggi Pertamina selangit, tapi kualitas pelayanan dipertanyakan, maka muncul jurang ketidakpercayaan yang makin menganga. Pemerintah dan Pertamina harus cepat bertindak: audit independen, transparansi data, dan sanksi tegas jika ada penyimpangan.
Rakyat membayar mahal untuk BBM, maka mereka berhak mendapatkan kualitas terbaik. Dan ketika keadilan dirasa timpang, maka bukan hanya mesin kendaraan yang rusak, tapi juga moral dan kepercayaan masyarakat.
