admin
Jakarta, 24 Juni 2025 – Jagat pemberantasan korupsi kembali diguncang. Publik dikejutkan dengan pengesahan Undang-Undang baru yang dinilai sangat kontroversial: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini dilarang menangkap direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat tindak pidana korupsi. Keputusan ini memicu gelombang kritik dari masyarakat sipil, akademisi, hingga mantan pimpinan KPK.
Isi UU yang Menyulut Polemik
Undang-Undang tersebut bernama “UU Tata Kelola BUMN dan Penguatan Investasi Nasional” yang disahkan DPR RI dalam sidang paripurna pada 20 Juni 2025 lalu. Salah satu pasal kontroversialnya terdapat dalam Pasal 45 ayat (2), yang menyatakan:
“Dalam rangka menjaga stabilitas dan keberlangsungan BUMN sebagai pelaku usaha strategis negara, tindakan penegakan hukum terhadap direksi dan komisaris hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Presiden melalui Menteri BUMN.”
Pasal ini secara implisit mengebiri kewenangan KPK untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) atau tindakan pro justitia lainnya terhadap pejabat tinggi BUMN tanpa restu eksekutif. Artinya, jika ada direksi atau komisaris yang terlibat korupsi, KPK tidak bisa langsung menindak tanpa izin terlebih dahulu.
Alasan Resmi Pemerintah: Stabilitas dan Daya Saing Ekonomi
Dalam keterangannya, Menteri BUMN menyatakan bahwa aturan ini bertujuan melindungi BUMN dari gangguan stabilitas bisnis akibat tindakan hukum yang tiba-tiba. Ia beralasan bahwa langkah ini penting untuk menciptakan “iklim investasi yang kondusif” dan “mencegah kriminalisasi terhadap pelaku bisnis yang mengambil risiko demi kemajuan perusahaan negara.”
“Kita tidak ingin direksi takut mengambil keputusan strategis karena dibayangi ancaman OTT. Kami ingin menciptakan ruang gerak yang aman bagi mereka untuk berinovasi,” ujar Menteri BUMN saat konferensi pers.
Namun alasan ini langsung dibantah oleh sejumlah pihak sebagai bentuk pemeliharaan “impunitas kelas elite.”
Lihat Juga: KPK Dilarang Tangkap Direksi dan Komisaris BUMN yang Korupsi!
Gelombang Kritik: KPK Dipasung, Koruptor Dipelihara
Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, dengan lantang menyebut UU ini sebagai “kado paling buruk” bagi rakyat Indonesia. Ia menilai bahwa ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan pemberantasan korupsi.
“Apa gunanya KPK jika tidak boleh menyentuh direksi dan komisaris BUMN? Padahal mereka mengelola ratusan triliun uang negara. Ini bukan perlindungan bisnis, ini perlindungan koruptor,” ujar Samad.
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyatakan bahwa pasal ini merupakan “jalan tol impunitas” bagi para petinggi BUMN. Mereka menilai ketentuan semacam ini membuat penegakan hukum bersifat diskriminatif, karena rakyat kecil tetap bisa ditangkap KPK, sementara elite korup harus dapat izin dulu.
Dampak Serius bagi Transparansi dan Akuntabilitas
Banyak pihak khawatir, dengan keterbatasan wewenang KPK ini, maka skandal korupsi besar seperti Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, atau Pertamina masa lalu akan kembali terulang. Padahal, selama ini justru KPK lah yang kerap membongkar korupsi kakap di tubuh BUMN.
Peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch) menambahkan bahwa UU ini sangat potensial melanggar prinsip-prinsip dasar negara hukum, karena menempatkan seseorang di atas hukum melalui mekanisme izin politik sebelum proses hukum.
KPK Bungkam, Presiden Dinanti Suaranya
Di sisi lain, KPK hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa pimpinan KPK “merasa kecewa dan tersingkirkan” namun tidak memiliki kuasa untuk membantah arah kebijakan negara.
Sementara itu, Presiden Republik Indonesia dinanti tanggapannya oleh masyarakat. Apakah Presiden akan menandatangani UU tersebut atau menggunakan hak prerogatifnya untuk menolak atau menerbitkan Perppu guna membatalkannya.
Namun hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Istana Negara.
Gelombang Penolakan dari Masyarakat dan Mahasiswa
Beberapa kampus seperti UI, UGM, dan Unair sudah mengeluarkan sikap resmi menolak UU ini. Aksi demonstrasi mahasiswa pun mulai bermunculan di berbagai kota besar. Mereka menilai bahwa ini adalah bentuk kemunduran demokrasi dan pemberantasan korupsi yang serius.
Salah satu orator aksi menyatakan:
“Kalau direksi BUMN bisa kebal hukum, maka keadilan di negeri ini telah mati. Kami tidak akan diam. Ini saatnya rakyat turun tangan!”
Penutup: Ujian Bagi Demokrasi
UU ini menjadi pertaruhan besar bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah negara berpihak pada keadilan dan transparansi, atau justru berpaling pada impunitas yang diselimuti dalih stabilitas?
Yang jelas, publik kini menanti langkah-langkah nyata dari Presiden dan lembaga peradilan: akankah Undang-Undang ini direvisi, dibatalkan, atau terus berjalan sebagai mimpi buruk baru bagi gerakan antikorupsi?
