admin
Jakarta, 23 Juni 2025 — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang resmi dilantik pada Oktober 2024 kini memasuki bulan-bulan awal masa pemerintahannya. Berbagai kebijakan baru mulai dijalankan, termasuk efisiensi birokrasi dan pengetatan anggaran. Namun di tengah semangat tersebut, muncul pertanyaan publik mengenai transparansi biaya perjalanan dinas para menteri dan pejabat tinggi negara.
Berapa sesungguhnya biaya perjalanan dinas para menteri di era Prabowo? Apakah lebih hemat atau justru lebih boros dibandingkan periode sebelumnya? Berikut investigasi mendalam kami.
Perjalanan Dinas: Hak dan Beban Anggaran
Perjalanan dinas merupakan kegiatan resmi yang dijalankan pejabat negara di luar domisili kerja untuk kepentingan tugas pemerintahan. Biaya perjalanan dinas meliputi tiket pesawat, transportasi lokal, penginapan, uang harian, hingga biaya representasi.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 yang masih dijadikan acuan oleh banyak kementerian hingga awal 2025, standar biaya perjalanan dinas untuk pejabat negara dikategorikan sebagai berikut:
- Uang Harian Menteri: Rp550.000 – Rp650.000 per hari (dalam negeri), dan USD 300–400 per hari (luar negeri).
- Tiket Pesawat Kelas Bisnis: Disesuaikan dengan rute, bisa mencapai Rp20 juta untuk perjalanan internasional.
- Akomodasi Hotel: Sampai Rp5 juta per malam, tergantung kota tujuan.
Namun, dalam berbagai kebijakan internal, masing-masing kementerian memiliki fleksibilitas dalam menetapkan klasifikasi dan jumlah hari perjalanan.
Tahun Anggaran 2025: Anggaran Melonjak 20%?
Data dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) 2025 menunjukkan bahwa sejumlah kementerian mengalami peningkatan pagu perjalanan dinas hingga 20% dibandingkan tahun 2024.
Sebagai contoh:
- Kementerian Pertahanan, yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo sebelumnya, memiliki anggaran perjalanan dinas sekitar Rp320 miliar, naik dari Rp265 miliar pada tahun sebelumnya.
- Kementerian Luar Negeri tercatat memiliki alokasi sekitar Rp290 miliar, seiring dengan intensifnya diplomasi regional dan global.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang kerap mendampingi presiden dalam kunjungan luar negeri, menganggarkan sekitar Rp180 miliar.
Meskipun angka ini mencerminkan aktifnya diplomasi dan kerja lapangan pejabat negara, banyak pengamat menilai penting adanya pengawasan ketat terhadap efektivitas setiap perjalanan.
Lihat Juga: Berapa Biaya Perjalanan Dinas Menteri Era Prabowo? Simak Saja
Perbandingan dengan Era Jokowi: Lebih Efisien atau Boros?
Pada masa Presiden Joko Widodo, terutama pascapandemi, terjadi efisiensi besar-besaran dalam belanja perjalanan dinas. Tahun 2022, banyak kementerian memangkas biaya hingga 40% dibandingkan masa pra-pandemi. Namun, pasca-2023, anggaran kembali meningkat dengan alasan pemulihan ekonomi dan mobilitas internasional.
Era Prabowo menunjukkan pola yang berbeda. Meski mengusung semangat “efisiensi anggaran”, kenyataannya anggaran perjalanan dinas justru cenderung meningkat. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:
- Banyaknya kunjungan luar negeri untuk memperkuat aliansi geopolitik.
- Perluasan program kerja kementerian ke daerah-daerah terluar.
- Penggunaan pesawat carteran atau VIP untuk efisiensi waktu, namun menambah beban biaya.
Sorotan Publik dan Desakan Transparansi
Lembaga pemantau anggaran seperti Indonesia Budget Center (IBC) menyoroti lemahnya transparansi penggunaan dana perjalanan dinas. Direktur IBC, Andi Setiawan, menyatakan:
“Kami menemukan bahwa laporan hasil perjalanan dinas banyak yang tidak dipublikasikan ke publik. Jika tujuannya untuk kepentingan rakyat, maka hasilnya pun harus bisa diakses masyarakat.”
Sejumlah LSM antikorupsi juga meminta agar laporan perjalanan dinas tidak hanya menyebutkan tanggal dan tempat, tetapi juga tujuan, hasil pertemuan, dan tindak lanjut kebijakan.
Respon Pemerintah: Digitalisasi dan e-SPI
Menanggapi sorotan tersebut, pemerintah melalui Kementerian PAN-RB telah menggulirkan sistem pelaporan digital terintegrasi bernama e-SPI (Sistem Perjalanan Integratif) yang mulai diuji coba pada 10 kementerian utama.
Melalui e-SPI, setiap perjalanan harus dilengkapi dokumen perintah tugas, rincian biaya, dan laporan hasil kegiatan. Harapannya, sistem ini bisa menekan potensi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran.
Penutup: Perjalanan Dinas Harus Berdampak
Perjalanan dinas bukan sekadar rutinitas birokrasi, tetapi investasi kebijakan. Ketika seorang menteri melakukan perjalanan ke daerah terpencil atau luar negeri, seharusnya itu berbuah manfaat nyata: kebijakan yang membaik, kerja sama yang konkret, atau pelayanan publik yang meningkat.
Era Prabowo masih dalam tahap awal, namun publik menaruh harapan besar: bahwa anggaran digunakan bukan untuk kenyamanan elite, melainkan untuk hasil yang bisa dirasakan rakyat.
Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi harus menjadi tiga pilar utama perjalanan dinas di era ini — karena setiap rupiah yang dibelanjakan, adalah titipan rakyat.
