admin
Blora – Puluhan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Blora terancam digabungkan (merger) karena tidak mampu memenuhi jumlah minimal siswa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blora saat ini tengah menggulirkan dua opsi solusi untuk menyikapi rendahnya peminat di sejumlah sekolah tersebut, dengan mempertimbangkan aspek kualitas pendidikan, efisiensi anggaran, hingga pemerataan guru.
Berdasarkan data yang dihimpun Disdik Blora per awal Juni 2025, terdapat lebih dari 30 SDN yang tidak mampu memenuhi kuota minimal peserta didik baru atau PAGU, yakni 20 siswa per rombongan belajar (rombel). Bahkan, beberapa sekolah hanya menerima 2 hingga 5 siswa saja dalam pendaftaran PPDB tahap awal. Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah terpencil, namun juga melanda sejumlah sekolah di pinggiran kota Blora.
Dua Opsi Merger Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Drs. Hendi Siswanto, M.Pd, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji dua skenario untuk menanggulangi kondisi ini.
“Kita sedang merumuskan dua opsi merger. Opsi pertama, menggabungkan sekolah yang berdekatan secara geografis ke dalam satu manajemen, namun tetap mempertahankan bangunan dan lokasi. Opsi kedua, adalah penggabungan penuh, di mana siswa dan guru dialihkan ke satu lokasi yang dianggap strategis dan memenuhi kelayakan sarana dan prasarana,” jelasnya saat ditemui di kantornya, Jumat (13/6).
Ia menambahkan bahwa merger bukanlah hal baru, dan sudah dilakukan di beberapa kabupaten lain di Jawa Tengah. Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga efisiensi dan kualitas pendidikan dasar di tengah tren penurunan angka kelahiran dan urbanisasi.
Krisis Murid dan Efek Domino
Menurut Hendi, rendahnya jumlah siswa baru di SDN disebabkan oleh beberapa faktor utama: jumlah anak usia SD yang menurun, migrasi penduduk ke wilayah kota, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah swasta atau sekolah unggulan.
“Beberapa SDN yang terancam merger hanya memiliki 30-40 siswa dari kelas 1 sampai 6. Guru-gurunya tetap digaji dan diangkat PNS, tapi siswanya tidak berkembang. Ini jelas tidak efisien, baik dari sisi anggaran maupun pemanfaatan tenaga pendidik,” ujarnya.
Fenomena ini juga berdampak pada persebaran guru. Di beberapa sekolah, terdapat 6 hingga 8 guru yang hanya mengajar puluhan siswa. Sementara di sekolah lain yang siswanya membludak, jumlah guru justru tidak mencukupi. Hal ini memperlebar ketimpangan mutu pendidikan.
Lihat Juga: Puluhan SDN Tak Penuhi PAGU, Disdik Blora Wacanakan Merger
Pro dan Kontra di Masyarakat
Meski wacana merger dinilai logis oleh pemerintah daerah, namun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya orang tua siswa dan tokoh desa. Di Desa Wulung, Kecamatan Randublatung misalnya, tokoh masyarakat menyayangkan jika SDN setempat ditutup.
“SD ini sudah berdiri sejak zaman Belanda. Kalau harus tutup atau digabung, banyak orang tua yang akan kesulitan antar jemput anak ke desa sebelah. Belum lagi risiko anak-anak harus menyeberang jalan besar,” kata Mbah Sarwo, sesepuh desa setempat.
Namun demikian, sebagian warga lainnya mendukung jika penggabungan sekolah berdampak pada kualitas layanan pendidikan.
“Kalau memang demi kebaikan dan anak-anak bisa belajar di sekolah yang lebih lengkap fasilitasnya, kami setuju saja,” ujar Dewi, salah satu orang tua siswa di Kecamatan Banjarejo.
Disdik Janji Lakukan Sosialisasi dan Kajian Lapangan
Menanggapi kekhawatiran publik, Dinas Pendidikan memastikan bahwa tidak akan mengambil keputusan secara sepihak. Kajian akademik, pendataan kondisi riil, serta diskusi dengan pihak desa dan komite sekolah akan dilakukan sebelum keputusan merger final dilaksanakan.
“Kami tidak ingin ada kesan ‘asal gabung’. Semua akan dikaji dari segi jarak, transportasi, jumlah guru, hingga ketersediaan ruang kelas. Kami juga akan melibatkan DPRD dan Bappeda,” tegas Hendi.
Disdik Blora juga mengisyaratkan bahwa merger bisa menjadi peluang untuk revitalisasi sekolah. Sekolah hasil penggabungan akan diprioritaskan untuk mendapatkan tambahan anggaran perbaikan bangunan, alat peraga edukatif, dan tenaga pengajar kompeten.
Langkah Strategis Menghadapi Tantangan Pendidikan Daerah
Fenomena sekolah kekurangan siswa tidak hanya terjadi di Blora, melainkan juga menjadi tantangan nasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahkan pernah menyinggung pentingnya “right-sizing” lembaga pendidikan dasar untuk menjamin efisiensi dan efektivitas layanan pendidikan.
Langkah Blora untuk melakukan merger bisa menjadi preseden penting, asalkan dilaksanakan dengan hati-hati, partisipatif, dan berbasis data. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan satuan pendidikan.
Penutup:
Di tengah tantangan demografi dan persebaran penduduk, langkah merger sekolah memang menjadi salah satu strategi logis untuk menjaga kualitas pendidikan dasar. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada keterlibatan semua pemangku kepentingan dan ketepatan dalam implementasinya. Disdik Blora kini berada pada titik krusial untuk menentukan masa depan pendidikan dasar di wilayahnya.
