admin
Menelaah Kepentingan Geopolitik dan Ekonomi Global di Balik Sorotan terhadap Presiden Indonesia Sejak awal kepemimpinannya pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, tampil sebagai pemimpin yang mengusung semangat kerja nyata, pembangunan infrastruktur masif, dan keberpihakan pada kepentingan nasional. Di dalam negeri, banyak kalangan memuji pendekatan “Indonesia-sentris” yang mengedepankan pembangunan dari pinggiran dan luar Jawa. Namun di luar negeri, terutama dari beberapa institusi internasional, negara-negara besar, dan media asing, tak sedikit kritik yang dilayangkan terhadap kebijakannya.
Lalu, apa sebenarnya yang membuat sebagian pihak asing dan kelompok yang dianggap “antek”—baik di dalam negeri maupun luar negeri—kritis atau bahkan tampak membenci Jokowi?
1. Kebijakan Ekonomi yang Nasionalistik
Salah satu sumber utama ketegangan dengan pihak asing adalah pendekatan ekonomi Jokowi yang cenderung proteksionis dan berorientasi pada kedaulatan sumber daya alam. Sejak awal masa jabatan pertamanya, Jokowi mendorong hilirisasi industri tambang. Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah dan keharusan untuk membangun smelter di dalam negeri membuat banyak perusahaan tambang asing kehilangan akses mudah terhadap bahan mentah Indonesia.
Bahkan, kebijakan ini sempat diprotes Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menuduh Indonesia melakukan diskriminasi terhadap perusahaan asing. Namun di mata pemerintah Indonesia, kebijakan itu justru bentuk keberanian untuk melepaskan diri dari “kutukan sumber daya alam” yang hanya menguntungkan pihak luar.
“Dulu kita hanya kirim nikel mentah, mereka yang dapat nilai tambah. Sekarang kita paksa mereka membangun pabrik di sini,” kata Jokowi dalam berbagai kesempatan.
Lihat Juga: Mengapa Kebijakan Jokowi Kerap Dikritik Asing?
2. Proyek Infrastruktur Tanpa Ketergantungan Asing
Program infrastruktur Jokowi, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga Ibu Kota Nusantara (IKN), banyak dibiayai melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta (PPP) atau pembiayaan dalam negeri, termasuk dari BUMN. Hal ini mengurangi ketergantungan terhadap lembaga keuangan internasional seperti IMF atau Bank Dunia.
Beberapa analis internasional menilai kebijakan ini tidak transparan atau terlalu ambisius, namun dari kacamata nasional, pendekatan ini dianggap sebagai usaha nyata untuk menjaga kemandirian finansial.
3. Hubungan Diplomatik yang Netral dan Aktif
Indonesia di bawah Jokowi menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif yang menekankan pada posisi non-blok. Saat konflik geopolitik seperti perang Ukraina-Rusia memecah dunia, Jokowi menjadi satu dari sedikit pemimpin yang mengunjungi kedua negara secara langsung. Langkah ini dipuji sekaligus dicurigai. Beberapa analis Barat menilai Indonesia terlalu “lunak” terhadap Rusia, sedangkan di sisi lain, banyak negara berkembang mengapresiasi langkah damai tersebut.
Kebijakan netralitas ini membuat Indonesia tidak selalu sejalan dengan kepentingan negara-negara adidaya. Dalam dunia politik internasional yang sangat dipengaruhi oleh narasi kekuatan besar, posisi netral bisa dianggap sebagai hambatan atau “gangguan”.
4. Kebijakan Teknologi dan Digital yang Membatasi Big Tech Asing
Pemerintah Jokowi juga menerapkan sejumlah regulasi digital, termasuk kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), kewajiban membuka kantor perwakilan di Indonesia, dan pemungutan pajak digital dari perusahaan teknologi asing seperti Google, Facebook, hingga Netflix.
Meski langkah ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan data dan menciptakan level playing field bagi pelaku usaha lokal, tidak sedikit kritik yang datang dari luar negeri yang menilai Indonesia terlalu represif atau menghambat inovasi.
5. Narasi “Asing dan Aseng” dalam Politik Domestik
Perlu diakui bahwa narasi anti-asing sering muncul dalam wacana politik dalam negeri Indonesia. Istilah “asing dan aseng” acap kali digunakan untuk membangun citra bahwa ada pihak luar yang berkonspirasi menguasai Indonesia melalui ekonomi dan politik. Narasi ini digunakan oleh berbagai pihak, termasuk sebagian pendukung Jokowi di masa kampanye.
Meski Presiden Jokowi sendiri tidak pernah secara eksplisit menggunakan istilah tersebut, keberpihakan pemerintahannya terhadap kepentingan nasional—sering bertentangan dengan investasi asing atau kritik LSM internasional—membuatnya dicitrakan sebagai pemimpin yang “melawan arus” globalisasi liberal.
6. Pemberantasan Korupsi dan Reformasi yang Tak Sempurna
Ironisnya, sebagian kritik asing terhadap Jokowi juga datang karena isu demokrasi dan hak asasi manusia. Beberapa lembaga internasional menyoroti pelemahan KPK, pembatasan kebebasan sipil, dan kontroversi hukum seperti UU Cipta Kerja. Kelompok LSM dan media asing seperti The Guardian, Reuters, atau Human Rights Watch kerap menyoroti isu ini.
Namun, di sisi lain, para pendukung Jokowi menyebut kritik tersebut seringkali bias Barat, terlalu normatif, dan tidak memperhitungkan konteks lokal serta kebutuhan pembangunan Indonesia.
Kesimpulan: Politik Global Tak Pernah Netral
Tidak dapat dimungkiri bahwa kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional seringkali bertentangan dengan arus utama kapitalisme global. Apa yang oleh sebagian pihak asing dianggap sebagai penghambat pasar bebas, oleh rakyat di negara berkembang bisa dilihat sebagai perlindungan terhadap kedaulatan ekonomi.
Apakah kritik-kritik itu berarti “kebencian”? Mungkin tidak selalu. Tetapi ketegangan antara kepentingan nasional dan kepentingan global adalah keniscayaan dalam dunia yang saling terhubung.
Jokowi mungkin bukan pemimpin sempurna, tetapi keberaniannya mengambil jalur yang berbeda dari kebiasaan masa lalu membuatnya disorot—dan terkadang dikritik keras—oleh mereka yang selama ini diuntungkan oleh ketergantungan Indonesia pada kekuatan luar.
