admin
Subang – Dalam lanskap politik lokal yang kerap diwarnai kebijakan populis, nama Dedi Mulyadi tetap mencuat sebagai figur yang nyentrik namun konsisten. Mantan Bupati Purwakarta dua periode dan anggota DPR RI ini telah lama dikenal dengan terobosan-terobosan kontroversialnya, terutama di sektor pendidikan. Tak sekadar berbeda, kebijakan-kebijakan Dedi kerap mendobrak pakem lama yang dianggap stagnan dan tidak pro terhadap perkembangan karakter anak.
Di antara sekian banyak gebrakannya, dua kebijakan yang paling banyak menuai sorotan publik—baik pujian maupun kritik—adalah pemberlakuan jam malam untuk pelajar dan penghapusan pekerjaan rumah (PR). Namun di balik itu, masih banyak inovasi lainnya yang membentuk wajah pendidikan di wilayah yang pernah ia pimpin.
Jam Malam untuk Pelajar: Disiplin atau Represi?
Pada 2013, Pemerintah Kabupaten Purwakarta memberlakukan aturan jam malam bagi pelajar. Anak-anak sekolah tidak boleh berada di luar rumah setelah pukul 21.00 WIB, kecuali untuk kegiatan yang dibuktikan resmi, seperti bimbingan belajar atau keperluan darurat.
“Ini bukan semata-mata pembatasan, tapi upaya perlindungan terhadap anak dari pengaruh lingkungan negatif,” ujar Dedi saat konferensi pers kala itu.
Kebijakan ini tak luput dari kritik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sempat meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan aturan ini, terutama dari sisi implementasi dan potensi pelanggaran hak anak.
Namun, hasil survei lokal menunjukkan penurunan signifikan pada kasus pelajar yang terlibat tawuran dan konsumsi alkohol. Beberapa guru juga mengakui bahwa kehadiran siswa ke sekolah menjadi lebih tertib. Dedi menyebut ini sebagai “pendekatan kultural dalam merestorasi moralitas.”
PR Dihapus: Belajar Cukup di Sekolah
Mungkin inilah kebijakan yang paling populer sekaligus paling kontroversial: penghapusan PR (pekerjaan rumah) untuk siswa SD dan SMP di Purwakarta. Dedi Mulyadi menilai bahwa waktu anak di rumah seharusnya difokuskan pada interaksi dengan keluarga dan kegiatan sosial yang membentuk karakter.
“PR mengurangi waktu anak untuk tumbuh secara sosial di luar pelajaran. Tugas utama anak saat pulang sekolah adalah membantu orang tua dan bergaul secara sehat,” katanya dalam wawancara eksklusif.
Alih-alih PR, guru diminta untuk mengoptimalkan jam belajar di sekolah agar lebih produktif dan tidak membebani murid secara mental. Dalam kebijakan ini, guru diberi pelatihan untuk menerapkan metode pembelajaran aktif dan menyenangkan.
Respon publik pun beragam. Sebagian besar orang tua menyambut baik kebijakan ini karena merasa lebih dekat dengan anak-anak mereka. Namun, sejumlah kalangan akademisi meragukan efektivitasnya dalam membangun kompetensi akademik jangka panjang, terutama pada mata pelajaran eksakta.
Lihat Juga: Sederet Kebijakan Dedi Mulyadi di Sektor Pendidikan
Revolusi Seragam dan Pendidikan Karakter
Tak berhenti di PR, Dedi juga melakukan perubahan dalam hal seragam sekolah. Pada hari-hari tertentu, siswa diminta mengenakan pakaian tradisional Sunda seperti kebaya dan pangsi. Tujuannya, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal sejak dini.
Kebijakan ini diikuti oleh gerakan “Ngamumule Basa Sunda” atau memelihara bahasa Sunda, di mana siswa wajib menggunakan bahasa daerah setiap hari Rabu. Sebagai tambahan, setiap sekolah diwajibkan memiliki kegiatan rutin berupa upacara adat, makan bersama secara lesehan, dan program menanam pohon.
“Karakter tidak dibentuk hanya lewat mata pelajaran. Ia tumbuh dari pengalaman, simbol, dan kebiasaan,” jelas Dedi.
Sekolah Tanpa Sekat: Filosofi Humanistik dalam Tata Ruang
Dedi juga merombak desain fisik sekolah. Banyak sekolah di bawah kepemimpinannya dirombak agar tidak memiliki pagar pembatas tinggi. Sebagian besar diganti dengan taman terbuka yang menyatu dengan lingkungan masyarakat sekitar. Sekolah dijadikan pusat kegiatan budaya dan sosial warga desa.
Meski sempat dipandang rawan dari sisi keamanan, Dedi menegaskan bahwa “keterbukaan” itu justru menjadi bagian dari pendidikan moral: agar siswa belajar menjaga tanggung jawab tanpa harus dikekang pagar tinggi.
Evaluasi dan Warisan
Kini, hampir satu dekade setelah kebijakan-kebijakan itu diluncurkan, berbagai studi lokal menunjukkan hasil yang cukup positif: tingkat partisipasi pendidikan meningkat, angka kenakalan remaja menurun, dan banyak alumni yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dengan kepercayaan diri tinggi.
Namun demikian, masih ada catatan kritis. Beberapa sekolah mengaku kesulitan mempertahankan semangat kebijakan tanpa dukungan langsung dari pemerintah kabupaten pasca Dedi tidak lagi menjabat. Ada pula kendala pada guru yang tidak semuanya siap beradaptasi dengan pendekatan nonkonvensional.
Dedi Mulyadi kini lebih fokus di kancah politik nasional, namun warisan kebijakannya di sektor pendidikan tetap menjadi rujukan unik di tengah pusaran kurikulum yang terus berubah.
Penutup: Pendidikan sebagai Jalan Budaya
Dalam dunia yang semakin mekanistik dan terobsesi pada hasil akademik, Dedi Mulyadi menawarkan pendekatan sebaliknya: pendidikan sebagai jalan budaya. Baginya, sekolah bukan pabrik nilai, melainkan ladang penanaman karakter.
Kebijakan-kebijakan Dedi mungkin tak lepas dari kritik, namun ia telah membuka ruang diskusi nasional tentang arah pendidikan kita. Mungkin inilah yang paling bernilai dari semua gebrakannya: mengajak kita untuk bertanya, “Untuk siapa sebenarnya sekolah itu dibangun?”
