admin
Surabaya – Skandal korupsi hibah dana pokok-pokok pikiran (pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) terus menguak lapisan praktik kolusi dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah berlangsung sistematis selama bertahun-tahun. Berdasarkan hasil penyidikan terbaru, dugaan kerugian negara akibat kasus ini bisa menembus angka fantastis: Rp 2 triliun.
Meski penyidik telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, hingga kini belum satu pun dari mereka yang ditahan. Publik pun mempertanyakan keseriusan penegak hukum dalam menangani perkara yang menyeret banyak elite politik dan aparatur negara di Jawa Timur ini.
Pokir: Jembatan Aspirasi atau Lubang Korupsi?
Pokok-pokok pikiran atau “pokir” adalah usulan program pembangunan yang disampaikan anggota legislatif berdasarkan aspirasi konstituen mereka. Secara legal, pokir sah selama mekanismenya sesuai dengan aturan perencanaan pembangunan daerah.
Namun, dalam praktiknya, dana pokir kerap disalahgunakan. Dalam kasus DPRD Jatim, dana hibah yang bersumber dari pokir diduga menjadi ladang bancakan bagi oknum legislatif dan pelaksana program. Proyek-proyek fiktif, mark-up anggaran, hingga penunjukan langsung rekanan yang telah “diatur” sebelumnya menjadi pola yang berulang.
Modus Operandi: Dari Proposal Fiktif hingga Fee Proyek
Dalam pengembangan kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, ditemukan sejumlah modus korupsi:
- Proposal fiktif dari kelompok masyarakat (pokmas) yang dibuat hanya sebagai formalitas.
- Rekomendasi langsung dari oknum anggota DPRD kepada dinas terkait untuk meloloskan hibah tertentu.
- Keterlibatan pihak ketiga/rekanan yang sudah disiapkan untuk menjadi pelaksana proyek, meskipun bukan berasal dari kelompok penerima hibah.
- Pembagian fee proyek antara pihak rekanan, pengurus pokmas, dan oknum legislator, dengan nilai berkisar antara 20–30 persen dari anggaran.
Bahkan, dalam beberapa temuan, proyek yang dilaporkan selesai hanya tampak di atas kertas. Di lapangan, kegiatan tidak pernah dilaksanakan.
Lihat Juga: Kerugian Negara dari Kasus Hibah Pokir DPRD Jatim Rp 2 Triliun
21 Tersangka, Tapi Tidak Ada yang Ditahan
Sejak kasus ini mulai diselidiki secara intensif pada 2023, Kejati Jatim telah memeriksa ratusan saksi dan menetapkan 21 tersangka. Beberapa di antaranya berasal dari unsur DPRD, pejabat Pemprov Jatim, serta pihak swasta yang menjadi pelaksana proyek.
Namun hingga pertengahan 2025, tak satu pun tersangka ditahan. Pihak Kejati beralasan, para tersangka dianggap kooperatif dan belum ada kekhawatiran akan melarikan diri. Namun, alasan tersebut memicu kritik keras dari masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Jawa Timur, Rizal Fadli, menyatakan bahwa Kejati berisiko kehilangan kepercayaan publik jika tidak menunjukkan langkah tegas. “Ini bukan hanya soal uang negara yang dicuri, tapi juga tentang keadilan dan efek jera. Kalau 21 tersangka tidak ditahan, apa pesan yang kita sampaikan pada publik?” ujarnya dalam konferensi pers awal Juni lalu.
Kerugian Bisa Lebih dari Rp 2 Triliun
Audit internal yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta hasil investigasi Kejati menyebutkan bahwa aliran dana yang diduga diselewengkan mencapai angka Rp 1,2 triliun. Namun, berdasarkan pengembangan terbaru dari hasil pelacakan aset dan data transaksi fiktif dari 2019 hingga 2023, kerugian negara berpotensi melonjak hingga Rp 2 triliun.
Sebagian besar dana hibah tersebut disalurkan untuk program-progam pembangunan fisik, seperti jalan desa, saluran irigasi, dan bangunan sekolah yang tidak pernah terealisasi atau dikerjakan asal-asalan.
Desakan Publik dan Jalan Panjang Penegakan Hukum
Berbagai elemen masyarakat mulai turun ke jalan. Aksi demonstrasi di depan Gedung Kejati Jatim beberapa kali terjadi, menuntut:
- Penahanan tersangka utama.
- Transparansi dalam proses hukum.
- Audit ulang terhadap semua dana hibah pokir lima tahun terakhir.
Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Jawa Timur bahkan menyatakan akan menggelar aksi nasional jika hingga Juli 2025 tidak ada perkembangan signifikan.
Sementara itu, Gubernur Jatim menyatakan telah menginstruksikan pembekuan sementara penyaluran dana hibah berbasis pokir hingga sistem pengawasan diperbaiki. Namun langkah ini dianggap reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan.
Catatan Akhir: Ujian Integritas Penegak Hukum
Kasus hibah pokir DPRD Jatim menjadi ujian nyata bagi Kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya. Dengan jumlah tersangka yang signifikan dan potensi kerugian negara yang luar biasa besar, publik menanti tindakan nyata—bukan sekadar statemen retoris.
Jika penanganan perkara ini berakhir tanpa kejelasan dan tidak satupun yang dijatuhi hukuman setimpal, maka pesan yang sampai kepada masyarakat adalah: korupsi masih punya ruang aman di republik ini.
