admin
Jakarta, 4 Juni 2025 – Polemik seputar maraknya praktik judi online (judol) kembali mencuat ke permukaan setelah sejumlah politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara terbuka mengkritik kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Sorotan tajam tersebut menyorot lambannya penanganan situs-situs judi online yang terus bermunculan meski sudah diblokir berkali-kali oleh pemerintah.
Dalam rapat kerja Komisi I DPR RI pada awal pekan ini, beberapa anggota legislatif dari fraksi PDIP, termasuk Masinton Pasaribu dan Effendi Simbolon, melontarkan kritik pedas terhadap Menkominfo. Mereka menilai kementerian yang dipimpin Budi Arie tidak menunjukkan performa yang memadai dalam membasmi praktik judol yang kini telah merambah hingga media sosial, aplikasi chatting, bahkan game online.
“Jangan sampai rakyat menganggap pemerintah ikut bermain dalam bisnis haram ini karena tak kunjung tuntas-tuntas juga,” kata Masinton dengan nada tinggi dalam rapat yang berlangsung panas tersebut.
Budi Arie, yang sebelumnya merupakan Ketua Umum Projo dan dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo, menjawab dengan menyodorkan data statistik pemblokiran situs. Menurut dia, sejak menjabat pada pertengahan 2023, lebih dari 1,6 juta konten bermuatan judi online telah diblokir. Namun, para anggota dewan menyatakan bahwa angka tersebut belum mencerminkan efektivitas, mengingat jumlah situs yang terus muncul seolah tak ada habisnya.
“Ini seperti membabat ilalang dengan sabit tumpul,” ujar Effendi Simbolon, “Habis satu tumbuh seribu. Artinya ini bukan sekadar soal pemblokiran, tapi ada sistem yang bobrok.”
Polemik Lintas Kepentingan
Pernyataan keras dari politikus PDIP dinilai banyak pihak sebagai sinyal adanya ketegangan internal dalam lingkar kekuasaan menjelang pergantian pemerintahan. Sebagaimana diketahui, PDIP yang sebelumnya menjadi partai utama pendukung Presiden Jokowi, kini tengah mereposisi diri menyongsong era pemerintahan baru.
Tak sedikit yang menilai kritik PDIP terhadap Budi Arie tak lepas dari dinamika politik internal koalisi. Menurut analis politik dari CSIS, Arya Fernandes, kritik PDIP bisa dibaca sebagai bagian dari upaya membangun narasi oposisi yang lebih vokal terhadap kebijakan pemerintah petahana, termasuk di sektor digital dan keamanan siber.
“Budi Arie adalah sosok yang sangat identik dengan Projo dan Jokowi. Ketika PDIP mulai mengambil jarak dengan pemerintah, maka wajar jika tokoh-tokoh seperti Budi Arie jadi sasaran kritik,” kata Arya.
Jejak Digital yang Sulit Diberantas
Sementara itu, pihak Kementerian Kominfo berdalih bahwa sulitnya memberantas judol bukan karena lemahnya penegakan, melainkan karena sifat internet yang sangat cair. Situs-situs judi, menurut Budi Arie, seringkali menggunakan teknik pengalihan domain (mirror domain) dan bahkan memanfaatkan layanan cloud internasional untuk menghindari pemblokiran.
Budi juga menekankan bahwa pemberantasan judol bukan hanya tugas Kominfo semata. “Ini masalah lintas sektor. Ada peran aparat penegak hukum, lembaga keuangan, bahkan edukasi masyarakat. Tidak bisa hanya Kominfo yang disalahkan,” ujarnya.
Namun demikian, sejumlah pengamat media digital menyoroti bahwa pendekatan pemerintah masih terlalu fokus pada aspek teknis pemblokiran, bukan pada akar masalah. Tanpa adanya regulasi ketat terhadap iklan digital, kerja sama dengan penyedia layanan cloud, serta upaya terkoordinasi dengan platform seperti Meta dan Google, maka pemberantasan judol akan seperti menimba air dengan keranjang.
Lihat Juga: Budi arie terkait soal polemik judol
Platform Digital Dianggap Lengah
Dalam perkembangan terbaru, Kominfo menyebut beberapa platform digital global, seperti Meta (Facebook dan Instagram), Telegram, dan TikTok, telah diberi peringatan keras karena menjadi medium promosi konten judi online. Namun, kalangan legislatif mempertanyakan kenapa tindakan itu tidak dilakukan lebih cepat.
Masinton bahkan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan sanksi administratif berupa pemblokiran sementara terhadap platform yang membandel.
“Kalau perlu, hentikan sementara aksesnya seperti India terhadap TikTok. Jangan hanya berani pada rakyat kecil, tapi lunak terhadap raksasa digital,” tegasnya.
Suara Masyarakat: Cemas dan Terganggu
Di luar ruang parlemen, keresahan masyarakat soal judol semakin tinggi. Judi online telah menyasar remaja dan masyarakat menengah ke bawah melalui promosi terselubung di TikTok, WhatsApp, hingga YouTube Shorts. Banyak orang tua mengaku khawatir anak-anak mereka terpapar konten tersebut tanpa bisa mengendalikannya.
“Anak saya kelas 6 SD sudah tahu nama-nama situs slot,” kata Yuliana, seorang ibu rumah tangga di Bekasi. “Kami butuh perlindungan nyata dari negara, bukan hanya data pemblokiran.”
Menuju Kebijakan yang Lebih Tegas?
Menanggapi tekanan yang meningkat, Budi Arie menyatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan revisi regulasi agar bisa menindak platform digital dengan lebih tegas. Salah satu usulan adalah kewajiban platform untuk melakukan content moderation proaktif terhadap konten judi, dan pelaporan rutin kepada pemerintah.
Namun, sebagian besar publik dan pengamat tampaknya belum puas. Mereka menuntut adanya transparansi, kolaborasi lintas lembaga, dan pengawasan publik terhadap langkah-langkah yang diambil.
Dengan suhu politik yang semakin hangat menjelang transisi pemerintahan, kasus judol ini menjadi semacam lakmus atas seberapa serius negara dalam melindungi warganya dari bahaya digital.
